AMBON,GLOBALMALUKU.ID | Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa (HL), mengambil keputusan untuk tidak lagi membebankan pembiayaan dekorasi Natal di Rumah Dinas Gubernur kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mulai tahun 2026 dan seterusnya, seluruh biaya dekorasi Natal tersebut akan ditanggung menggunakan dana pribadinya.
Langkah ini menjadi penegasan sikap Gubernur HL dalam membedakan secara tegas antara kebutuhan pribadi maupun perayaan keagamaan dengan penggunaan anggaran pemerintah daerah. Ia memilih agar perayaan Natal di lingkungan rumah dinas tidak lagi menjadi beban keuangan daerah, melainkan dibiayai secara mandiri.
Pada tahun 2025, pembiayaan dekorasi Natal di Rumah Dinas Gubernur Maluku masih menggunakan APBD. Namun, memasuki pelaksanaan Natal tahun ini, Hendrik Lewerissa memutuskan untuk mengubah pola pembiayaan tersebut dengan menggunakan dana pribadi.
Keputusan itu tidak hanya berlaku untuk Natal 2026, tetapi akan diterapkan secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya selama dirinya menjabat sebagai Gubernur Maluku.
Sikap tersebut memperlihatkan adanya penekanan terhadap prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran pemerintah. Menurut pendekatan yang diambil Gubernur, anggaran daerah semestinya difokuskan pada kepentingan yang lebih luas, terutama pelayanan publik, pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, serta program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dekorasi Natal di rumah dinas, meskipun menjadi bagian dari tradisi perayaan dan suasana keagamaan, dinilai tidak harus terus-menerus dibiayai melalui anggaran daerah apabila dapat ditanggung secara pribadi.
Kebijakan ini sekaligus menjadi pesan bahwa fasilitas dan anggaran yang melekat pada jabatan pemerintahan perlu dikelola dengan mempertimbangkan prioritas, tanggung jawab serta kepentingan masyarakat.
Di tengah tuntutan publik terhadap efisiensi belanja pemerintah dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, keputusan Gubernur Maluku tersebut menjadi salah satu bentuk penegasan untuk membatasi penggunaan APBD pada kebutuhan yang memiliki relevansi langsung dengan tugas pemerintahan dan kepentingan publik.
Hendrik Lewerissa menghendaki agar anggaran daerah tidak digunakan secara berlebihan untuk kebutuhan yang dapat ditanggung secara pribadi. Dengan demikian, pembiayaan dekorasi Natal di Rumah Dinas Gubernur mulai tahun ini dan seterusnya menjadi tanggung jawab pribadinya.
Keputusan ini diharapkan menjadi cerminan komitmen terhadap pengelolaan keuangan daerah yang lebih bijak, sekaligus memperkuat prinsip bahwa uang rakyat harus digunakan dengan memperhatikan manfaat, urgensi, dan skala prioritas pembangunan di Maluku.
(MN)



































