AMNON,GLOBALMALUKU.ID|Pembangunan wilayah kepulauan tidak boleh terus berada dalam bayang-bayang pendekatan pembangunan berbasis daratan. Keterbatasan konektivitas, tingginya biaya logistik, kesenjangan infrastruktur hingga persoalan pelayanan publik membutuhkan solusi berbasis ilmu pengetahuan, inovasi dan kolaborasi lintas sektor.
Pesan kuat itu disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, saat membuka Deklarasi Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan bertema “Membangun Kepulauan Menuju Indonesia Emas 2045”, yang berlangsung di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Jumat (20/11/2026).
Deklarasi tersebut menjadi momentum untuk menyatukan kekuatan perguruan tinggi di wilayah kepulauan, sekaligus mendorong agar riset, inovasi, tenaga ahli, laboratorium dan sumber daya intelektual kampus tidak berhenti pada aktivitas akademik, tetapi mampu menjawab persoalan pembangunan secara nyata.
Gubernur Hendrik Lewerissa mengapresiasi Universitas Pattimura dan seluruh pimpinan perguruan tinggi yang telah menginisiasi pembentukan konsorsium tersebut. Ia menilai, forum ini memiliki arti strategis bagi Maluku maupun provinsi-provinsi kepulauan lainnya dalam membangun masa depan yang lebih berkeadilan.
“Bagi Maluku, forum ini memiliki arti yang sangat penting. Bukan hanya karena Maluku menjadi tempat berlangsungnya deklarasi, tetapi karena persoalan dan masa depan pembangunan kepulauan memang membutuhkan kesatuan pemikiran, kekuatan ilmu pengetahuan, serta tindakan bersama,” ungkap Lewerissa.
Menurutnya, karakter wilayah kepulauan memiliki kompleksitas tersendiri yang tidak dapat disamakan dengan wilayah daratan. Laut bukan sekadar pemisah geografis, tetapi ruang kehidupan masyarakat, jalur distribusi barang dan jasa, sumber pangan, sumber ekonomi, sekaligus penghubung antarpulau.
Namun, karakteristik tersebut masih menghadirkan tantangan besar, mulai dari biaya logistik yang tinggi, keterbatasan konektivitas dan infrastruktur, rentang kendali pemerintahan yang luas hingga mahalnya penyelenggaraan pelayanan publik.
Karena itu, Lewerissa menegaskan perlunya kebijakan pembangunan nasional yang lebih afirmatif terhadap daerah kepulauan. Pemerataan pembangunan, menurutnya, tidak cukup hanya melalui pendekatan administratif, tetapi harus mempertimbangkan kondisi geografis, kebutuhan riil masyarakat serta beban pembangunan yang dihadapi daerah kepulauan.
Dalam konteks tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku tetap mendorong perjuangan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan. Dukungan kajian akademik yang komprehensif dinilai menjadi fondasi penting untuk memperkuat argumentasi mengenai keadilan fiskal, pembiayaan pembangunan dan pengakuan terhadap karakteristik wilayah kepulauan dalam kebijakan nasional.
Gubernur juga menaruh harapan besar terhadap peran perguruan tinggi sebagai kekuatan intelektual yang mampu menyumbangkan gagasan, data, kajian dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah.
Ia meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memberikan perhatian lebih terhadap penguatan perguruan tinggi di wilayah kepulauan, melalui kebijakan afirmatif, pendanaan yang proporsional, pemerataan fasilitas pendidikan dan riset, peningkatan kapasitas dosen serta perluasan akses teknologi.
“Kita ingin perguruan tinggi di wilayah kepulauan diberikan kesempatan yang setara untuk berkembang dan menjadi pusat inovasi dalam membangun masa depan Indonesia sebagai negara kepulauan,” tegasnya.
Lewerissa mengingatkan, konsorsium yang terbentuk harus mampu mengubah pola kerja sektoral dan parsial antarkampus. Perguruan tinggi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri ketika memiliki persoalan pembangunan yang saling berkaitan dan membutuhkan penyelesaian bersama.
Kekuatan akademik, tenaga ahli, pusat penelitian, laboratorium dan sumber daya intelektual yang tersebar di berbagai kampus harus diintegrasikan menjadi kekuatan kolaboratif yang menghasilkan solusi konkret.
Potensi ekonomi kelautan dan perikanan yang dimiliki 10 provinsi kepulauan, menurutnya, merupakan salah satu ruang strategis yang harus digarap melalui riset terapan dan inovasi teknologi.
Perikanan tangkap, budidaya laut, rumput laut, pariwisata bahari dan sumber daya pesisir lainnya tidak boleh hanya dipandang sebagai potensi alam, tetapi harus dikembangkan menjadi sektor ekonomi produktif yang memberikan nilai tambah, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Perguruan tinggi diharapkan mengambil peran dalam modernisasi perikanan, pengembangan teknologi pengolahan hasil laut, industri rumput laut, penguatan rantai dingin atau cold chain, hingga pengembangan energi terbarukan berbasis potensi kelautan.
Tidak hanya sektor kelautan, Gubernur turut menyoroti pentingnya hilirisasi komoditas unggulan daerah, seperti kelapa, pala, cengkih, sagu, ubi kayu dan produk perikanan. Melalui riset dan inovasi, komoditas tersebut diharapkan memiliki produktivitas lebih tinggi, kualitas yang terstandar, teknologi pengolahan yang lebih baik dan akses pasar yang semakin luas.
Untuk memastikan deklarasi tidak sekadar menjadi seremoni dan kesepakatan di atas kertas, Lewerissa menawarkan empat agenda konkret yang harus menjadi arah kerja konsorsium.
Pertama, membangun pusat riset dan inovasi bersama yang berfokus pada karakteristik serta kebutuhan wilayah kepulauan.
Kedua, menyusun agenda riset prioritas yang terhubung langsung dengan kebutuhan pemerintah daerah, terutama sektor ekonomi biru, ketahanan pangan, energi terbarukan, perubahan iklim dan pengembangan produk unggulan.
Ketiga, memperkuat pendidikan vokasi, program magang, pertukaran mahasiswa dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal agar lulusan perguruan tinggi memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan pembangunan daerah.
Keempat, membangun kemitraan dengan dunia usaha dan investor sehingga hasil penelitian tidak berhenti menjadi publikasi akademik, tetapi dapat dihilirisasi menjadi kegiatan ekonomi produktif.
Sebagai Ketua Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan, Lewerissa memastikan pemerintah daerah dari 10 provinsi kepulauan siap membangun kolaborasi lebih terstruktur dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta, termasuk kampus-kampus yang berada di wilayah kabupaten dan pulau-pulau terluar.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjawab seluruh persoalan pembangunan. Keterlibatan dunia akademik, dunia usaha, investor dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mengintegrasikan pengetahuan, sumber daya dan kepentingan pembangunan.
“Mari kita jadikan Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan ini sebagai rumah besar kolaborasi, tempat kita menyatukan pemikiran, keahlian, sumber daya, dan komitmen untuk membangun Indonesia dari wilayah kepulauan,” ajaknya.
Deklarasi Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan turut dihadiri Ketua Tim Kerja Konsorsium Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Risbang Kemendiktisaintek, Fajar Sandi Prawoco, S.E., anggota Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan, para gubernur provinsi kepulauan atau yang mewakili, Sekda Maluku Utara, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulawesi Barat, unsur Forkopimda Provinsi Maluku, Rektor Universitas Pattimura selaku tuan rumah, Kepala LLDIKTI Wilayah XII, serta para pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta dari 10 provinsi anggota BKS Provinsi Kepulauan.
Melalui deklarasi tersebut, Maluku menegaskan bahwa masa depan pembangunan wilayah kepulauan harus dibangun melalui sinergi pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha. Konsorsium diharapkan menjadi ruang kerja bersama yang melahirkan program, penelitian dan inovasi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Wilayah kepulauan, kata Lewerissa, tidak boleh terus diposisikan sebagai daerah pinggiran. Dengan kekuatan ilmu pengetahuan, kolaborasi dan kebijakan yang berkeadilan, kepulauan justru harus menjadi bagian penting dari pusat pertumbuhan ekonomi, inovasi dan masa depan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.



































