AMBON, GlobalMaluku.id|Potensi produk lokal Maluku dinilai belum sepenuhnya mendapatkan ruang pemasaran yang memadai. Di tengah kreativitas pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terus menghasilkan produk unggulan, persoalan akses pasar masih menjadi tantangan yang harus dijawab secara konkret oleh pemerintah daerah.
Universitas Pattimura (Unpatti) mendorong Pemerintah Daerah agar mengambil langkah strategis menghadirkan pusat oleh-oleh Maluku sebagai wadah pemasaran terpadu bagi produk unggulan UMKM dari berbagai kabupaten dan kota.
Gagasan tersebut disampaikan Kepala Pusat Produk Unggulan Daerah Unpatti, Prof. Dr. Adriana Hiariej, M.P., di tengah agenda pengembangan produk unggulan daerah dan penguatan daya saing UMKM Maluku, Jumat (20/11/2026).
Menurut Adriana, produk yang dihasilkan anak-anak daerah dengan kreativitas dan potensi sumber daya lokal membutuhkan ruang pemasaran yang lebih terorganisasi. Produk-produk tersebut tidak cukup hanya diproduksi, dipamerkan atau diperkenalkan dalam kegiatan seremonial, tetapi harus memiliki akses pasar yang berkelanjutan.
Pusat oleh-oleh Maluku dinilai dapat menjadi solusi untuk mengonsolidasikan berbagai produk lokal dalam satu lokasi strategis, sehingga memudahkan wisatawan, tamu pemerintah, pengunjung dari luar daerah maupun masyarakat untuk memperoleh produk khas Maluku.
Gagasan tersebut disampaikan Adriana dan dilansir RedaksiNewsToday.com. Independent Tajam Terpercaya Untuk Rakyat +1
Dorongan tersebut sekaligus membuka diskusi lebih luas mengenai pentingnya kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM, bukan hanya dari sisi produksi, tetapi juga distribusi, promosi, penguatan branding dan perluasan jaringan pemasaran.
Maluku memiliki beragam produk berbasis potensi daerah, mulai dari olahan pangan, hasil perikanan, komoditas pertanian, kerajinan, produk berbasis rempah hingga berbagai kreativitas masyarakat. Namun, keberagaman produk itu membutuhkan sistem pemasaran yang mampu menghubungkan produsen dengan konsumen secara lebih efektif.
Dalam konteks tersebut, pusat oleh-oleh tidak semestinya hanya menjadi bangunan atau tempat penjualan. Jika dirancang secara serius, fasilitas itu dapat menjadi etalase ekonomi daerah, pusat promosi produk unggulan, ruang kurasi kualitas, sekaligus instrumen memperkuat identitas produk Maluku.
Unpatti juga mendorong agar pengembangan pusat pemasaran tersebut terintegrasi dengan upaya standardisasi, sertifikasi halal, penguatan legalitas, pengemasan, perlindungan merek serta peningkatan kualitas produk.
Pasalnya, produk lokal yang ingin memasuki pasar nasional maupun global harus memiliki standar kualitas, keamanan, konsistensi produksi dan daya tarik kemasan yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen.
Pusat oleh-oleh terpadu berpotensi menjadi ruang seleksi dan pembinaan bagi pelaku UMKM. Produk yang dipasarkan dapat didorong memenuhi standar tertentu, sehingga konsumen mendapatkan jaminan kualitas sekaligus pelaku usaha memperoleh kesempatan meningkatkan kapasitas bisnisnya.
Di sisi lain, pengembangan pusat oleh-oleh juga dapat membuka peluang kemitraan dengan sektor pariwisata, hotel, biro perjalanan, bandara, pelabuhan, pusat perbelanjaan serta platform pemasaran digital.
Apabila dikembangkan melalui kebijakan yang terukur, pusat oleh-oleh Maluku berpotensi menjadi bagian dari ekosistem ekonomi kreatif dan pariwisata daerah. Wisatawan yang datang ke Maluku tidak hanya menikmati keindahan alam dan budaya, tetapi juga memiliki akses untuk membawa pulang produk khas daerah yang merepresentasikan kekayaan lokal.
Dorongan Unpatti ini menjadi relevan di tengah agenda Pameran Produk Unggulan Daerah yang menghadirkan puluhan UMKM dari berbagai kabupaten dan kota di Maluku. Pameran tersebut menjadi ruang promosi, sementara gagasan pusat oleh-oleh menawarkan perspektif keberlanjutan pemasaran setelah kegiatan pameran berakhir.
Pameran Produk Unggulan Kepulauan Unpatti pada 20–21 November 2026 melibatkan 68 UMKM dari 11 kabupaten/kota di Maluku. terasmaluku.com +1
Tantangan berikutnya berada pada pemerintah daerah. Diperlukan kebijakan, dukungan anggaran, lokasi strategis, model pengelolaan yang transparan, kemitraan dengan pelaku usaha serta sistem operasional yang menjamin keberlangsungan pusat pemasaran tersebut.
Sebab, persoalan UMKM bukan semata-mata bagaimana menghasilkan produk, melainkan bagaimana produk itu menemukan konsumen, memperoleh keuntungan yang layak, memperluas distribusi dan bertahan dalam persaingan.
Gagasan pusat oleh-oleh Maluku kini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Jika hanya berhenti sebagai usulan, potensi tersebut akan kembali menjadi wacana. Tetapi jika diwujudkan melalui kebijakan dan pengelolaan profesional, pusat oleh-oleh dapat menjadi salah satu instrumen nyata untuk memperkuat ekonomi rakyat dan membawa produk lokal Maluku naik kelas. (JOS)



































