Home / Berita

Rabu, 22 Oktober 2025 - 04:16 WIB

Kesulitan Mendapatkan Solar, Perkumpulan Pengemudi Truck Indonesia Temui Komisi II DPRD Malteng

MASOHI–Perkumpulan Pengemudi Truck Indonesia (PPTIM) Kabupaten Maluku Tengah mendatangi Komisi II kantor DPRD Maluku Tengah akibat kesulitan mendapatkan solar di SPBU, Selasa (21/10/25).

Dalam penyampaiannya, Koordinator Perkumpulan Pengemudi Truk Indonesia Maluku (PPTIM), Tontjie Helaha mengeluhkan kelangkaan solar yang sudah berlangsung kurang lebih tiga tahun ketika diberlakukan sistem barcode.

‎”Alasannya jaringan, sebelum itu, kelangkaan terjadi pada Desember 2023 SPBU tidak menjual solar hingga satu pekan, tapi penjualan dextalite, kenapa tidak bisa ambil langkah tegas,” tukas Tontjie.

‎Helaha mengeluhkan, SPBU Reguler hanya satu di Kota Masohi, sehingga pengisian BBM bersubsidi di teman ini menjadi ribet karena sering terjadi antrian yang begitu panjang bahkan kenapa Pertamina tidak bisa memenuhi kuota pengisian BBM.

‎”Pengisian Solar ribet bangat, kenapa sering terjadi antrian yang begitu panjang, apa masalahnya, toh waktu pengisian kami hanya diberi 35 liter dan kami diminta menambahkan pengisian dengan Dextalite. Padahal jatah kami adalah 60 liter sesuai dengan peraturan BPH Migas,”ungkap Tontjie Helaha.

Lebih lanjut Helaha meminta agar ‎Pertamina terbuka ke masyarakat soal stok BBM bersubsidi jenis solar untuk kuota.

Baca Juga  DPRD Kota Ambon, Rapat Bersama Yayasan Rumah Generasi dan Yayasan Bakti Bahas Program Inklusif

‎Sementara itu, Manajer Depot Pertamina Masohi, Dian Aritianto memastikan bahwa stok BBM di depot Pertamina Masohi tersedia.

‎Diakui, penyaluran BBM disesuaikan dengan permintaan dari mitra ataupun pihak SPBU.

‎Di lain sisi, Pengawas SPBU Reguler Masohi, Alfian Toisuta membenarkan bahwa kuota yang tertera pada barcode yakni 60 liter BBM subsidi.

‎”Saya tidak tahu alokasi (stok BBM) tiap bulan berapa (banyak), dan kami jual atau isi BBM (subsidi) Rp. 250 ribu per 36 liter, hal itu demi menjaga stok bulanan BBM subsidi,”

‎Toisuta juga mengaku ia bukan pengambilan kebijakan, sehingga berharap penyampaiannya dapat dipahami Anggota DPRD Maluku Tengah dan peserta rapat lainnya. (Kang Ojie)

Share :

Baca Juga

Berita

Diduga Gunakan Identitas PGI Tanpa Dasar Organisasi yang Jelas, Jemaat Victorius Breaktrough Suli Diminta Diperiksa

Berita

Wali Kota Ambon Dorong Digitalisasi Keuangan Daerah, SP2D Online Jadi Langkah Menuju Smart City

Berita

DPRD Maluku Terima LHP BPK 2025, Benhur Watubun Tekankan Tata Kelola Keuangan Harus Transparan

Berita

DPRD Maluku Mulai Masa Sidang III, APBD hingga Temuan BPK Jadi Sorotan Utama

Berita

DPRD Maluku Kawal Pembangunan Sekolah Rakyat di Malteng, Pastikan Program Pendidikan Nasional Tepat Sasaran

Berita

Rektor Unpatti Tegaskan Blok Masela Harus Sejahterakan Masyarakat Maluku, Bukan Sekadar Proyek Energi

Berita

Mahasiswa Seram Utara-Selatan Desak Pemerintah Tinjau Ulang Tapal Batas Hutan, Ancam Gelar Aksi Lanjutan

Berita

Kuba Boinauw: Jangan Hakimi Proyek dari Asumsi, Evaluasi Harus Berbasis Data dan Fakta