AMBON– DPRD Provinsi Maluku dalam hal ini Komisi II Dewan melaksanakan rapat bersama Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), rapat ini dalam eangka Memperkuat kolaborasi multipihak dalam akselerasi pembangunan rendah karbon berketahanan iklim.
Selain komisi II dan pihak Bappenas, hadir juga wakil ketua DPRD Maluku A. Asis Sangkala. Rapat berlangsung di Ruang Paripurna, Karang Panjang. Senin, (15/09/2025).
Sangkala dalam pertemuan itu menyebut, ”DPRD mempunyai peran dan komitmen yang kuat, guna memastikan bahwasanya pembangunan berskala dilakukan bersama-sama sesuai dengan jalur struktural,”
”Kami sebagai wakil rakyat hari ini mendapatkan banyak masukan dari Bappenas, terkait dengan kepastian pembangunan yang ramah lingkungan, ini sangat penting dan menjadi komitmen kita bersama dalam mewujudkannya,” ungkapnya
Dia Mengatakan, ”isu lingkungan merupakan persoalan yang menjadi konsentrasi atau fokus semua pihak, akibat iklim dan curah hujan yang kuat. Selain itu, gelombang laut yang pasang dan kemudian masalah sampah, serta masalah lokasi-lokasi tambang mempunyai dampak lingkungan yang besar, inikan menjadi konsen yang hari guna menjadi perhatian masyarakat,” jelas Sangkala
Lanjutnya, DPRD memiliki komitmen yang kuat, untuk memastikan bahwa pembangunan apapun yang dilakukan diwilayah Maluku, tidak akan mengabaikan analisa dampak kerusakan pada lingkungan.
Menurut wakil ketua DPRD, “Masalah lingkungan dan iklim juga kan berdampak jangka panjang, untuk itu jika hari ini kita memiliki komitmen yang kuat terkait persoalan lingkungan, maka dipastikan anak-anak kita atau generasi penerus kita akan menikmati lingkungan yang baik,”
Sementara itu, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan bahwa, program ini adalah bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku, agar menyusun rencana menghadapi perubahan iklim.
“Dalam rencana ini ada beberapa sektor yang menjadi fokus bersama, dan untuk di Maluku ini sudah selesai, menurut teman-teman di Bappenas kini sudah dalam proses di Biro Hukum,” pungkas Rachmat
Jadi, untuk programnya lebih ke pembangunan, ini agar pemerintah menetapkan rencana pembangunan untuk menghadapi perubahan iklim.
“Selain menghadapi perubahan iklim, rencana ini juga untuk beradaptasi dengan perubahan yang sudah terjadi, yang tidak bisa dihindari seperti curah hujan, dan yang lain. Namun, program ini merupakan program jangka panjang, jadi dampaknya kedepan harus dilihat,” tutupnya.
