GlobalMaluku.ID,Piru-Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB)dalam hal ini Penjabat(Pj )Bupati Andi Chandra As’addudin telah meberhentikan banyak pegawai honorer SBB yang merupakan anak daerah sendiri.
Hal ini di sampaikan tokoh pemudah SBB Moses Rutumalessy pada media ini,jumat( 15/9/2023).
Padahal kata dia, Menpan RB Mengatakan tidak ada PHK untuk
Pegawai honorer. Pernyataan yang di sampaikan oleh Menpan ini pada, selasa(12/9/2023).
Menurutnya, berarti apa yang di lakukan Andi Chandra As’addudin dengan merumahkan ratusan honorer pada Pemda SBB merupakan tindakan arogansi dan kejahatan yang di lakukan oleh As’addudin ,dan merupakan pelanggaran HAM terbesar, karena ratusan honorer di berhentikan tanpa ada kejelasan upah mereka,ungkap tokoh pemuda tersebut.
Dikutip dari Media Nasional aliansinews.id ,dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan tidak akan ada penghapusan tenaga honorer pada akhir 2023.
Hal ini dikatakan Azwar menanggapi isu pencoretan besar-besaran honorer pada November mendatang.
“Yang penting, nanti di November ini tidak akan ada PHK massal. karena kalau ada pemberhentian, maka ini akan berdampak pada pelayanan publik dan lain-lain,” ujar Azwar di Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (12/09/2023).
Azwar khawatir jika terjadi penghapusan honorer berdampak pada setiap aspek pelayanan, termasuk tingginya angka pengangguran. Ia menyebut banyak pegawai honorer yang melayani sektor-sektor vital pelayanan publik.
Kendati demikian, pemerintah tidak boleh mengangkat atau merekrut tenaga honorer baru. Ia pun telah berkirim surat kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk tetap mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer untuk 2024,tandasnya.
“Nah formatnya seperti apa, finalnya kita bahas RUU ASN bulan depan sudah bisa kita sahkan,” kata dia.
Nantinya, di RUU ASN, pengangkatan ASN tidak hanya setahun atau dua tahun sekali, tetapi bisa kapan saja untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan, seperti pensiun.
Dari pernyataan yang disamapaikan Menpan RB merupakan satu kejalasan yang sangat jelas. ‘Akan tetapi apa yang di lakukan oleh Pj Bupati SBB adalah salah satu kesalahan terbesar yang di lakukannya di Bumi Saka Mese Nusa.
Dan memang jelas, apa yang di lakukan Pj Bupati SBB dengan merumahkan ratusan honorer, akhirnya berdampak pada pelayanan publik dan salah satu contoh berasa pada RSUD Piru, ini salah satu tindakan arogansi As’addudin untuk anak-anak kita di Kabupaten SBB.
Dengan tegas Rutumalessy katakan, Pj Bupati SBB harus mengembalikan pegawai honorer yang sudah di rumahkan, untuk kembali bekerja dan bayar upah mereka.
Lebih lanjut dia katakan, Dewan Perwakilan Rakyat(DPRD) SBByang berasa di gunung Malintang Kota Piru , bagaikan putri Sulaeni yang lagi tertidur dan belum terbangun dari tidur mereka, miris mereka diam dan membisu melihat anak-anak kita yang sedang meratapi nasib mereka. Pengangguran di kabupaten SBB meningkat karena ulah dari penguasa yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok.
Kami akan menyuarakan hal ini sampai ke pusat, karena ulah Pj Bupati SBB, akhirnya anak-anak kami jadi pengangguran, tandasnya.
