AMBON – Efisiensi anggaran Negara turut mempengaruhi pembangunan di daerah, sejumlah proyek pembangunan dipastikan gagal di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB)
Kebijakan Pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang berdampak bagi pembangunan daerah pada seluruh Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia, dalam hal ini terkait pemangkasan anggaran pembangunan infrastruktur.
Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Andreas Hengky Kolly, kepada sejumlah awak media usai rapat di ruang Komisi I DPRD Provinsi Maluku, di Ambon (13/2/2025) mengeluhkan Inpres yang dinilai menghambat pembangunan.
Andreas mengatakan akibat pemangkasan anggaran, sejumlah proyek di Bumi Saka Messe Nusa gagal dilaksanakan,”Kami prihatin terhadap kebijakan tersebut,sebab sejumlah proyek pembangunan jalan di Kabupaten SBB kemungkinan besar tidak akan berjalan,” ungkapnya.
Dijelaskannya dana pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Seram Bagian Barat dipangkas. “Dana yang diperuntukkan untuk PU itu dipotong, hari ini kita berkoordinasi untuk mengetahui bagaimana dampaknya bagi Kabupaten SBB,” keluhnya.
Konsekuensinya, lanjut politisi PDI-P ini,jika masuk dalam DAU peruntukan, otomatis anggarannya dipotong untuk Kabupaten SBB,”Banyak jalan provinsi yang dibangun tahun ini. Tapi karena adanya DAU peruntukan tentunya secara otomatis ikut dipotong juga,” ungkapnya.
Selain itu,sambung Andre ,ada persoalan lain yaitu 11 desa persiapan yang sudah menjalankan pemerintahan sementara selama tujuh tahun, namun masih terkendala akibat pergantian kepemimpinan daerah.
Terkait pemotongan anggaran jalan, pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) telah menyampaikan bahwa tidak akan ada penambahan anggaran untuk pembangunan jalan, dirinya mengakui hal ini merupakan konsekuensi dari Bernegara.
“Ini konsekuensi bernegara, karena Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mengisyaratkan bahwa infrastruktur yang dananya bersumber dari DAU peruntukan akan dipotong semuanya,” timpalnya.
”Jadi bukan hanya di Provinsi, tetapi juga di Kabupaten SBB. Bahkan, hampir seluruh program di Dinas PUPR Kabupaten maupun Provinsi terdampak,”terangnya.
”Nyaris tidak ada program yang berjalan, meski kondisi ini berat, kami tetap mengikuti kebijakan pemerintah pusat, Demi Makan Bergizi Gratis, kami harus mengikuti aturan yang ada,” tandasnya kesal. (VR)
