AMBON-Dalam rangka Rapat Koordinasi (RAKOR) Penyelenggaaan Pemerintahan Daerah yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria / Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Implementasi Program Tiga Juta Rumah, maka Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, mengikuti rapat secara virtual dari Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Senin (17/3/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang dihadiri oleh Menteri transmigrasi, Kepala Badan Informasi Geospasial, Plt Sekjen Kementerian Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Kesehatan, Para Wakil Menteri beserta jajaran, serta Gubernur, Bupati, Walikota se-Indonesia secara virtual.
Acara diawali dengan pembacaan nota kesepahaman, sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi para pihak untuk menyinergikan tugas dan fungsi, serta bertujuan untuk mengoptimalkan sinergi di bidang Agraria / Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, yang dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Menteri Dalam Negeri.
Setelah pemaparan materi, masing-masing Gubernur, Bupati maupun Walikota diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaannya, di mana pada kesempatan ini Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyampaikan bahwa, dirinya sempat bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membahas persoalan perumahan bagi rakyat di Maluku, dan ada gagasan tanah negara rumah rakyat, dimana hal itu sangat menarik, tapi selain daripada itu eksisting kondisi rumah yang ada di Maluku juga dalam kondisi yang memang membutuhkan perhatian atau sentuhan dari Kementerian PKP, sementara untuk data yang ada sudah siap, dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak Kementerian.
Sementara itu mengenai transmigrasi, Lewerissa menjelaskan bahwa Maluku terdiri dari pulau-pulau kecil, dan telah menjadi tuan rumah untuk transmigrasi nasional selama 60 tahun, dan sudah puluhan ribu kepala keluarga transmigran yang masuk ke Maluku, menggerakan ekonomi di Maluku, serta memberikan dampak positif yang sangat besar dan bermanfaat bagi daerah Maluku.
“Tetapi karena kami pulau kecil dan kami punya kepadatan penduduk asli di kampung-kampung maupun negeri juga padat, maka dari itu kami lebih cenderung agar program transmigrasi lokal itu digalakkan di Provinsi Maluku,” ujar Gubernur.
