AMBON-Wakil Ketua Komisi II John Laipeny setelah melakukan rapat dengan pihak Pertamina juga bersama anggota komisi di ruang rapat komisi II, dalam rangka membahas kuota Minyak Tanah (Mitan) untuk Maluku. Karang Panjang, Ambon. Selasa (29/04/2025).
Laipeny mengatakan kepada wartawan, ”tadi kita sudah rapat dengan Pertamina, terkait Mitan itu sudah mulai terang-benderang karena kuota kita yang tadinya turun, oleh ESDM itu sudah dikembalikan lagi,”
Lanjutnya, ”jadi hasil dari kita membawa surat dan rapat dengar pendapat dengan pihak Kementerian ESDM di Jakarta kemarin itu, oleh Pertamina sudah sampaikan untuk kami bahwa, kuota kita yang diusulkan 106.000 kilo liter dikembalikan lagi jadi tidak turun kuota minyak tanah untuk kami di Maluku, intinya tidak terjadi penurunan kuota” Ungkap Politisi Gerindra tersebut
Ia menegaskan, ”tapi kami akan terus berjuang karena ada beberapa item yang harus diperjuangkan yaitu seperti transportasi laut yang masih menggunakan Mitan itu kan oleh Peraturan Pemerintah harusnya dilarang, namun kami di Maluku masih memakai itu sehingga kami lagi berjuang di komisi II dan pemerintah Provinsi Maluku untuk kiranya kami mendapat diskresi,”pungkasnya
Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi II mengatakan, ”diskresi karena lautan kami ini luas dan memiliki banyak pulau-pulau dan oleh karenanya, memang butuh transportasi laut yang banyak dan transportasi laut itu menggunakan mesin-mesin transportasi laut yang membutuhkan atau menggunakan Mitan, sehingga kita sementara berjuang dan juga Ita sudah sampaikan ke pak Gubernur untuk melihat hal ini lebih jernih
sehingga kita dalam hal-hal tertentu itu tidak lagi minyak tanah menjadi langka di Maluku khususnya Kota Ambon,” ucap Laipeny
Laipeny mengatakan, ”ada yang menjadi catatan bagi kami komisi II khususnya di Pertamina adalah melihat dan mengawasi pangkalan-pangkalan yang agak curang, karena pada saat proyek-proyek jalan yang menggunakan minyak tanah untuk pembuatan aspal, padahal Mitan sementara langka, itu ternyata mereka simpan karena mereka kerja sama dengan oknum-oknum tertentu yang memegang proyek jalan itu untuk digunakan membuat aspal, sehingga menyebabkan Mitan menjadi langka,”
Lebih lanjut, Laipeny mengatakan ”untuk itu kita minta kepada pihak Pertamina dan pihak kepolisian agar melihat hal ini lebih spesifik dan lebih teliti lagi, jangan sampai terjadi kelangkaan Mitan karena ulah oknum-oknum pengusaha yang nakal dan masih menggunakan Mitan sebagai alat pembakaran aspal itu,” terangnya
Terkait dengan sanksi untuk Pangkalan-pangkalan yang curang atau nakal, kata Laipeny, ”nanti kita lihat di pihak Pertamina karena memang Pertamina sudah sampaikan kalau ada pangkalan-pangkalan yang kerjasama dengan mereka pasti ditutup dan izin pangkalannya pasti dicabut”
”kuota 106.000 kl itu sudah termasuk untuk nelayan juga jelas Laipeny, ”kan ada SPBUN untuk nelayan jadi mereka juga bagian dari kuota tersebut. SPBUN masuk, hanya mereka yang punya akses untuk mendapatkan Mitan terbatas karena di pihak SPBUN sendiri, itu mereka meminta yang bisa berhak datang mengambil jatah Mitan adalah mereka yang menggunakan kartu dari pihak Dinas Perikanan atau KTP-nya Nelayan jadi jangan sampai salah dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu,” tutup Laipeny. (Val)
