AMBON-Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Femri Tuwanakotta, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Wali Kota Ambon dan jajaran Pemerintah Kota atas langkah penertiban yang dilakukan di Terminal dan Pasar Mardika.
Menurutnya, langkah tegas ini menjadi bukti nyata bahwa Ambon sedang bergerak ke arah yang lebih baik.
“Langkah penataan ini tidak hanya membawa perubahan fisik, tetapi juga menunjukkan standar kepemimpinan yang tinggi dari Pak Wali Kota. Ini menjadi pengingat bagi kami di DPRD dan juga seluruh OPD untuk terus berinovasi dan bekerja lebih keras,” ungkap Femri Tuwanakota dalam forum resmi DPRD, Senin 5 Mei 2025.
Ia juga menegaskan pentingnya optimalisasi kinerja OPD, terutama OPD pengumpul, agar dapat memenuhi target kerja sesuai dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang telah dibahas selama 30 hari bersama DPRD.
“Dalam pembahasan LKPJ, kami menemukan masih banyak target yang belum tercapai secara maksimal. Ini menjadi catatan penting untuk seluruh OPD agar lebih aktif dan bertanggung jawab, mengikuti standar kerja yang telah ditunjukkan Wali Kota,” lanjutnya.
Secara khusus, Femri Tuwanakota menyoroti Bapekkot sebagai OPD yang harus menjadi teladan dalam peningkatan kinerja administratif dan pembangunan.
Sebagai Ketua Pansus Komisi III, ia juga menyampaikan bahwa masih terdapat kejanggalan yang perlu ditindaklanjuti secara serius.
Lebih lanjut, DPRD Kota Ambon juga menagih hasil evaluasi efisiensi anggaran dari Pejabat Sekretaris Kota (Sekot) yang hingga kini belum diterima, meskipun surat permintaan telah diajukan sejak Maret.
“Kami sampaikan ini sebagai mitra kerja strategis pemerintah. Efisiensi anggaran adalah hal mendasar yang harus dikawal untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan akuntabel,” tegas Fembri, Senin (5/5/2025)di sela sela Rapat Paripurna
Penyampaian Rekomendasi DPRD Kota Ambon terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Ambon Tahun Anggaran 2024
Rekomendasi resmi DPRD Kota Ambon akan disampaikan kepada Pemerintah Kota dalam waktu dekat sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
