AMBON, GlobalMaluku.ID-Pemerintah Kota Ambon mulai memperkuat transparansi pengelolaan pendapatan daerah melalui digitalisasi pembayaran retribusi. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, secara resmi membuka peluncuran sistem pembayaran retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Arumbae secara non-tunai, Kamis (12/11/2026).
Peluncuran yang berlangsung di kawasan Pelelangan Ikan Arumbae tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkot Ambon dalam mendorong transformasi digital pelayanan publik, sekaligus memastikan setiap penerimaan retribusi daerah tercatat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam sambutannya, Wattimena menyampaikan apresiasi kepada PT Bank Maluku-Maluku Utara atas dukungan terhadap inovasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah, khususnya di sektor perikanan.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi mengharuskan pemerintah daerah untuk terus beradaptasi. Digitalisasi bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman, tetapi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penerimaan daerah.
Ia mengakui, selama ini terdapat pertanyaan dan keresahan masyarakat terkait pembayaran sejumlah retribusi yang masih dilakukan secara tunai. Kondisi tersebut kerap memunculkan keraguan mengenai apakah uang yang dibayarkan benar-benar masuk ke kas daerah atau justru tidak tercatat sebagaimana mestinya.
“Karena itu, untuk menjawab keresahan masyarakat dan menyesuaikan diri dengan era digitalisasi, kita terus melakukan inovasi agar semua transaksi di Kota Ambon dilakukan secara non-tunai,” tegas Wattimena.
Ia menambahkan, penerapan sistem pembayaran non-tunai akan memberikan kepastian bahwa setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah tercatat dengan baik dan digunakan sesuai peruntukannya.
Wattimena juga mengingatkan kembali bahwa keberadaan TPI Arumbae yang diresmikannya pada 2022 bukan untuk membebani masyarakat nelayan melalui pungutan retribusi.
Sebaliknya, TPI dibangun sebagai sarana perlindungan bagi nelayan agar proses pemasaran dan pelelangan hasil tangkapan berlangsung lebih tertib, sehingga nelayan memperoleh kepastian harga dan tidak dirugikan oleh praktik perdagangan yang tidak menguntungkan.
Karena itu, ia berharap masyarakat dapat memahami fungsi strategis TPI sebagai tempat yang memberikan perlindungan sekaligus meningkatkan tata kelola perdagangan hasil perikanan.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Maluku-Maluku Utara, Syahrisal Imbar, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemkot Ambon yang terus mendorong digitalisasi pelayanan pemerintahan.
Menurutnya, inovasi pembayaran retribusi secara non-tunai di TPI Arumbae dapat menjadi contoh penerapan digitalisasi pelayanan publik bagi kabupaten/kota lainnya di Maluku.
Ia menilai, Kota Ambon memiliki posisi strategis sebagai wajah Provinsi Maluku. Karena itu, keberhasilan penerapan sistem digital dalam pelayanan pemerintahan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk melakukan hal serupa.
Syahrisal menegaskan, Bank Maluku-Maluku Utara siap mendukung berbagai program digitalisasi pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan berbagai fasilitas pendukung layanan perbankan agar dapat dimanfaatkan masyarakat, termasuk pengembangan layanan digital dan sistem pengawasan transaksi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon, Henly Claudya Simatauw, S.Pi, dalam laporannya menjelaskan bahwa penerapan sistem pembayaran retribusi non-tunai merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama antara Dinas Perikanan Kota Ambon dan PT Bank Maluku-Maluku Utara.
Kerja sama tersebut tertuang dalam Nomor 530-107-BG-2026 dan KCU-041085-2026, sebagai bentuk komitmen bersama dalam menghadirkan sistem pembayaran retribusi yang lebih mudah, transparan, tertib dan akuntabel.
Henly menjelaskan, sebelum diterapkan secara resmi, sistem tersebut telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari sosialisasi kepada wajib retribusi pada Juni 2026, dilanjutkan dengan dua kali uji coba sistem pembayaran, evaluasi, hingga penyempurnaan aplikasi sesuai kebutuhan dan kondisi pelayanan di lapangan.
Dalam mendukung implementasi tersebut, Bank Maluku-Maluku Utara telah menyediakan aplikasi Sinetrika, dua unit mesin EDC M-Post, serta 52 kartu PMI dengan saldo awal masing-masing sebesar Rp50.000 bagi para wajib retribusi.
Ia menambahkan, inovasi ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam mempercepat penerapan transaksi digital di lingkungan pemerintah daerah.
Adapun dasar pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 27, ketentuan perundang-undangan mengenai pajak dan retribusi daerah, serta Peraturan Wali Kota Ambon Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Pengelolaan Distribusi Hasil Perikanan di Tempat Pelelangan Ikan.
Melalui penerapan sistem ini, Dinas Perikanan Kota Ambon menargetkan peningkatan efisiensi pelayanan, transparansi pembayaran, akuntabilitas penerimaan retribusi, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
Peluncuran sistem pembayaran retribusi non-tunai di TPI Arumbae sekaligus menjadi langkah konkret Pemkot Ambon dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Namun, keberhasilan inovasi ini nantinya tidak hanya diukur dari tersedianya aplikasi dan perangkat pembayaran, melainkan juga dari konsistensi penerapan di lapangan, kemudahan akses bagi nelayan dan pedagang, serta terjaminnya seluruh penerimaan retribusi masuk ke kas daerah secara transparan dan dapat diawasi publik.
Dengan demikian, digitalisasi TPI Arumbae diharapkan tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Ambon.
