MALUKU BARAT DAYA, GLOBALMALUKU.ID – Proyek pembangunan infrastruktur jalan yang seharusnya menjadi urat nadi konektivitas masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) justru berujung perkara korupsi. Dua paket pekerjaan Jalan Lapen Tahun Anggaran 2025 yang menelan anggaran miliaran rupiah dilaporkan tidak menghasilkan satu persen pun progres fisik. Ironisnya, uang muka telah dicairkan, sementara jaminan uang muka senilai Rp2,48 miliar tidak dicairkan.
Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya akhirnya menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2025.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial ID selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day, serta DRL selaku PPTK peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan.
Penetapan tersangka tersebut disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, Wido Bhernad Gabariel Sihombing, S.H., dalam konferensi pers yang berlangsung di Kejaksaan Tinggi Maluku, Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan hasil penyidikan, dua proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Maluku Barat Daya itu memiliki nilai kontrak fantastis. Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dialokasikan sebesar Rp5.343.934.000, sedangkan peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan senilai Rp4.009.385.000. Total nilai kedua kontrak tersebut mencapai Rp9.353.319.000.
Kedua paket pekerjaan itu dimenangkan oleh PT CIE ELEGAN CONSTRUCTION melalui proses tender pada 12 September 2025. Kontrak pekerjaan kemudian ditandatangani pada 10 Oktober 2025 oleh PPK Isaskar Daukar bersama pihak penyedia, Denny Tengens.
Namun, fakta yang ditemukan penyidik justru berbanding terbalik dengan besarnya anggaran yang telah disiapkan pemerintah. Hingga berakhirnya masa kontrak, kedua proyek tersebut tidak menunjukkan adanya pekerjaan fisik yang terpasang. Progres pekerjaan tercatat 0 persen, padahal berdasarkan ketentuan kontrak, kedua proyek seharusnya telah rampung 100 persen pada tahun anggaran 2025.
Temuan ini sekaligus membuka persoalan serius mengenai fungsi pengawasan dan pengendalian proyek pemerintah. Sebab, proyek bernilai lebih dari Rp9,3 miliar tersebut ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya, sementara mekanisme pengendalian kontrak diduga tidak dilaksanakan secara maksimal.
Penyidik menemukan bahwa tersangka ID selaku PPK diduga tidak menjalankan fungsi pengendalian kontrak sebagaimana mestinya. ID disebut tidak pernah turun langsung ke lokasi pekerjaan, tidak meminta laporan dari konsultan pengawas, serta tidak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kedua PPTK maupun pihak penyedia.
Lebih jauh, penyidik menemukan persoalan pada jaminan uang muka sebesar Rp2.483.685.383 yang tidak dicairkan, meskipun pekerjaan tidak menunjukkan progres fisik.
Dalam proses pemutusan kontrak, PPK hanya menerbitkan dua surat teguran, masing-masing pada 17 November dan 15 Desember 2025. Penyidik juga menemukan bahwa tahapan penting seperti teguran ketiga, Show Cause Meeting (SCM), penyusunan rencana pemutusan kontrak, hingga addendum kontrak tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Sementara itu, tersangka OL dan DRL selaku PPTK pada masing-masing paket pekerjaan juga diduga tidak menjalankan fungsi pengawasan teknis secara optimal. Keduanya disebut tidak pernah turun langsung ke lokasi, tidak memantau perkembangan pekerjaan, tidak berkoordinasi dengan konsultan pengawas, serta tidak melaporkan kondisi pekerjaan kepada PPK.
Padahal, menurut hasil penyidikan, keduanya telah mengetahui bahwa pekerjaan tidak menunjukkan progres fisik. Namun, langkah pengendalian dan tindakan yang diperlukan sesuai tugas serta tanggung jawab masing-masing diduga tidak dilakukan.
Dari hasil pemeriksaan ahli fisik, kedua pekerjaan tersebut seharusnya telah mencapai progres 100 persen pada 2025. Namun, kenyataannya tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan atau terpasang di lapangan.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Nomor 000.5.3.1/78/IX/2026, kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp2.483.685.383.
Angka tersebut menjadi persoalan serius, mengingat uang muka pekerjaan telah dicairkan, sementara pekerjaan tidak terlaksana dan jaminan uang muka tidak dicairkan sebagaimana mestinya.
Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 27 orang saksi dan dua orang ahli. Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 sebagai dakwaan primair atau Pasal 604 sebagai dakwaan subsidair UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto ketentuan Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 20 huruf c KUHP Nasional.
Sebagai tindak lanjut penetapan tersangka, ketiganya langsung ditahan selama 20 hari terhitung sejak Kamis, 12 November 2026, berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.
Kejaksaan menegaskan penyidikan masih terus dikembangkan. Tidak tertutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan keterlibatan berdasarkan alat bukti yang sah.
Kasus ini menyisakan pertanyaan besar tentang bagaimana dua proyek infrastruktur dengan nilai kontrak lebih dari Rp9,3 miliar bisa berakhir dengan progres fisik nol persen. Siapa yang seharusnya memastikan pekerjaan berjalan? Mengapa pengawasan tidak berfungsi? Dan mengapa jaminan uang muka miliaran rupiah tidak dicairkan ketika pekerjaan tidak terlaksana?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting untuk dijawab melalui proses hukum yang transparan dan menyeluruh. Sebab, persoalan ini bukan sekadar tentang angka kerugian negara, melainkan juga menyangkut hak masyarakat Maluku Barat Daya untuk menikmati pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari uang rakyat.
