AMBON, GLOBALMALUKU.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku menggelar kegiatan Moluccas Financial Days 2026 yang dipusatkan di Pattimura Park, Kota Ambon, Jumat (13/11/2026). Kegiatan ini menjadi momentum puncak Bulan Inklusi Keuangan 2026 sekaligus upaya memperluas pemahaman dan akses masyarakat terhadap berbagai produk serta layanan jasa keuangan.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua II Komite IV DPD RI, Novita Anakotta, Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Billady, Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Maluku sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, pimpinan perbankan dan lembaga jasa keuangan, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, menegaskan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan membutuhkan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, Bank Indonesia, maupun instansi terkait.
Menurutnya, OJK tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan edukasi keuangan dan perlindungan konsumen.
Hal tersebut sejalan dengan penguatan tugas OJK melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), termasuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan perekonomian masyarakat.
Haramain mengungkapkan, berdasarkan hasil survei literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan didukung Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), terdapat kesenjangan antara tingkat pemahaman masyarakat dan penggunaan produk jasa keuangan.
Secara nasional, indeks literasi keuangan tercatat sebesar 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93 persen.
Sementara di Provinsi Maluku, indeks literasi keuangan baru mencapai 63 persen dan inklusi keuangan sebesar 87 persen.
Angka tersebut menunjukkan bahwa penggunaan produk dan layanan keuangan di Maluku belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman masyarakat terhadap manfaat, mekanisme, serta risiko produk keuangan yang digunakan.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Jangan sampai masyarakat sudah menggunakan produk jasa keuangan, tetapi belum memahami secara maksimal manfaat maupun risiko yang dihadapi,” ungkap Haramain.
Ia menilai, rendahnya pemahaman keuangan berpotensi membuat masyarakat lebih rentan terhadap berbagai praktik penipuan keuangan. Karena itu, edukasi harus terus diperluas hingga menjangkau masyarakat di wilayah pelosok Maluku.
Sementara itu, Wakil Ketua II Komite IV DPD RI, Novita Anakotta, menyambut baik pelaksanaan Moluccas Financial Days 2026. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi ruang penting untuk mempertemukan masyarakat dengan lembaga jasa keuangan dalam suasana terbuka, edukatif, dan inklusif.
Menurut Novita, inklusi keuangan merupakan salah satu jembatan strategis untuk mendorong pengentasan kemiskinan, memperkuat UMKM, serta menciptakan pemerataan ekonomi di daerah.
Ia menegaskan bahwa masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses terhadap layanan perbankan atau masuk kategori *unbankable* perlu mendapatkan kesempatan untuk menjadi *bankable* melalui perluasan akses dan peningkatan literasi keuangan.
Novita juga menyoroti peran lembaga pembiayaan seperti Permodalan Nasional Madani (PNM) yang menjangkau debitur perempuan hingga wilayah pelosok kabupaten dan kota di Maluku.
Menurutnya, akses pembiayaan tersebut harus berjalan beriringan dengan peningkatan pemahaman masyarakat agar pelaku UMKM tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga mampu mengelola usaha secara lebih baik dan berkelanjutan.
“Literasi keuangan harus terus diperkuat agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi bisa naik kelas. Inklusi keuangan juga harus menjadi jembatan untuk pemerataan ekonomi masyarakat di daerah,” tegasnya.
Novita turut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon yang menerima penghargaan TPAKD Award dari OJK. Penghargaan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Asisten II Setda Provinsi Maluku, Kasrul Selang, yang hadir mewakili Gubernur Maluku, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan seluruh lembaga jasa keuangan dalam memperkuat perekonomian daerah.
Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan perluasan akses keuangan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku UMKM, nelayan, perempuan produktif, serta masyarakat yang berada di wilayah terpencil.
Pemerintah Provinsi Maluku memandang peningkatan literasi dan inklusi keuangan sebagai salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Akses terhadap layanan keuangan yang aman dan mudah dijangkau diharapkan dapat membuka peluang usaha, memperkuat permodalan UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain memperluas akses pembiayaan, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan juga perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak dan terhindar dari berbagai praktik keuangan ilegal.
Pelaksanaan Moluccas Financial Days 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi sarana konkret untuk memperluas edukasi, meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan, serta membuka akses pembiayaan yang lebih merata.
Dengan masih adanya kesenjangan indeks literasi dan inklusi keuangan antara Maluku dan nasional, tantangan ke depan bukan sekadar memperbanyak masyarakat yang menggunakan layanan keuangan, melainkan memastikan masyarakat benar-benar memahami produk yang digunakan, termasuk manfaat dan risikonya.
Sebab, inklusi keuangan tanpa literasi yang memadai berpotensi membuat masyarakat menjadi pengguna layanan keuangan tanpa pemahaman yang cukup. Di sinilah pentingnya sinergi OJK, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Maluku berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
