Home / Berita

Sabtu, 14 November 2026 - 17:16 WIB

DPRD Maluku Tolak Paparan Sepihak PT BTR, Dugaan Pencemaran Laut Wetar Menunggu Hasil Uji KLH

AMBON, GLOBALMALUKU.ID – Polemik dugaan pencemaran lingkungan akibat patahnya tongkang pengangkut bijih tembaga milik PT Batutua Tembaga Raya (BTR) di perairan Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), kembali mencuat.

Komisi II DPRD Provinsi Maluku mempertanyakan kredibilitas hasil uji laboratorium yang dipaparkan pihak perusahaan. Bahkan, komisi yang membidangi urusan ekonomi dan sumber daya alam tersebut belum bersedia menerima hasil penelitian karena dinilai tidak disampaikan langsung oleh lembaga independen yang ditunjuk untuk melakukan pengujian.

Sikap tegas itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, seusai rapat terbatas bersama pihak PT BTR, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Selasa (10/11/2026).

Irawadi menjelaskan, rapat tersebut digelar untuk memperoleh penjelasan dan data hasil pengujian laboratorium terkait insiden patahnya tongkang pengangkut bijih tembaga milik PT BTR pada 26 Agustus 2025.

Namun, Komisi II justru menemukan persoalan dalam mekanisme penyampaian hasil penelitian. Pihak yang mempresentasikan hasil pengujian bukan lembaga independen yang melakukan penelitian, melainkan perwakilan manajemen PT BTR sendiri.

“Dari penyampaian hasil laboratorium itu, disampaikan oleh PT Batutua sendiri, bukan dari pihak lembaga atau perusahaan independen yang ditunjuk untuk melakukan penelitian. Maka Komisi II DPRD Provinsi Maluku berpendapat bahwa ada konflik kepentingan, sehingga independensinya patut dipertanyakan,” ungkap Irawadi.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut prosedur presentasi, tetapi juga menyangkut kredibilitas hasil penelitian yang nantinya akan menjadi dasar untuk menilai ada atau tidaknya pencemaran lingkungan.

Baca Juga  Gubenur Maluku Ikuti Dapat Secara Virtual Besama KPK, MCP Maluku Rendah Hanya 63%

Komisi II sebelumnya telah merekomendasikan agar proses kajian melibatkan seluruh unsur yang memiliki kompetensi, termasuk tim ahli Universitas Pattimura (Unpatti), Dinas ESDM, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.

Pelibatan berbagai pihak tersebut dinilai penting agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, hukum, maupun kelembagaan.

Karena itu, DPRD Maluku memutuskan menunda pembahasan lebih lanjut sampai hasil pengambilan sampel dan pengujian oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) diperoleh.

Irawadi mengatakan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dijadwalkan menghadiri agenda di Jakarta pada 12 November 2026 untuk mendengarkan hasil pengujian sampel yang dilakukan pihak kementerian.

Setelah hasil tersebut diperoleh, Komisi II berencana kembali memanggil manajemen PT BTR untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan.

DPRD juga akan melibatkan seluruh pihak berkompeten, termasuk tim ahli lingkungan hidup dari Universitas Pattimura, guna memastikan persoalan tersebut dikaji secara menyeluruh.

“Setelah itu kita akan panggil lagi pihak PT Batutua untuk menjawab dan mengklarifikasi atau memberikan penjelasan terkait penelitian yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup. Tentu kami akan mengundang semua pihak yang berkompeten, termasuk tim ahli lingkungan hidup dari Unpatti,” tegasnya.

Irawadi menambahkan, kesimpulan mengenai dugaan pencemaran lingkungan sangat bergantung pada hasil pengujian laboratorium yang dimiliki tim penegakan hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup. Tim tersebut diketahui telah beberapa kali turun langsung ke lokasi insiden tongkang di Pulau Wetar.

Baca Juga  Gelar Paripura HUT Kota Ambon Yang Ke-448 Tahun, Ini Harapn Wattimena

Sebagaimana diketahui, insiden patahnya tongkang milik PT BTR terjadi pada 26 Agustus 2025 sekitar pukul 09.00 WIT di perairan sekitar dermaga (jetty) perusahaan di Desa Lurang, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya.

Tongkang tersebut dilaporkan patah pada bagian tengah saat proses pemuatan material bijih tembaga dari lokasi penimbunan atau stockpile.

Peristiwa itu memicu kekhawatiran masyarakat karena ribuan ton material tambang dilaporkan tumpah ke laut. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai potensi dampak terhadap ekosistem laut, termasuk kemungkinan pencemaran material berbahaya dan beracun (B3).

Sementara itu, pada Oktober 2025, Direktur Utama PT BTR menyatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan kecelakaan murni dan tidak berkaitan dengan pelanggaran sertifikasi pelabuhan.

Namun, pernyataan tersebut belum menjawab seluruh pertanyaan mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan dari tumpahan material tambang.

Kini, perhatian publik tertuju pada hasil pengujian Kementerian Lingkungan Hidup. Hasil laboratorium tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian ilmiah mengenai kondisi perairan Wetar sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menentukan langkah selanjutnya.

Persoalannya, masyarakat tidak cukup hanya mendapatkan penjelasan dari perusahaan. Publik membutuhkan hasil pemeriksaan yang independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, jika benar terjadi pencemaran, dampaknya bukan hanya menyangkut aktivitas perusahaan, melainkan juga keberlanjutan ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir Pulau Wetar.

 

Share :

Baca Juga

Berita

Canangkan Satu Abad Gereja Bethesda Poka, Wali Kota Ambon Dorong UMKM Jadi Penggerak Ekonomi Jemaat

Berita

Pemprov Maluku dan BI Datangkan 960 Kg Cabai dari Kupang, Harga Ditekan Rp40 Ribu per Kilogram

Berita

DPRD Ambon Perkuat Sinkronisasi Pokir dengan RKPD dan APBD, Bimtek Hadirkan Kemendagri dan BPK

Berita

Moluccas Fun Run 2026 Semarakkan Hari Inklusif, 1.202 Peserta Satukan Langkah Hidup Sehat dan Peduli Sesama

Berita

Blok Masela Dikebut, Lewerissa Desak Inpex Segera Bayar Kompensasi Warga Terdampak

Berita

DPRD Maluku Bentuk Dua Pansus, Perlindungan Budaya Lokal dan Hak Perempuan Jadi Prioritas

Berita

BPH Migas Go to Campus di Unpatti, Mahasiswa Diajak Pahami Tata Kelola Energi Nasional dan Peluang Besar Blok Masela

Berita

Wabup Selfinus Kainama: Kepahlawanan Tak Cukup Dikenang, Harus Dibuktikan Lewat Pengabdian Nyata