GlobalMaluku.ID,Ambon-Komisi II DPRD Provinsi Maluku Menggelar rapat bersama GM Pertamina Maluku-Papua dan Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi Maluku dalam rangka membicarakan kelangkaan BBM jenis minyak tanah dibeberapa wilayah di Provinsi Maluku di ruang komisi II, Karang Panjang. Ambon (12/12/2024).
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Irawadi,SH usai rapat menjelaskan kepada awak media bahwa, “hal ini jadi fenomena setiap tahun, dan kedepan hal ini tidak boleh terjadi lagi terkait dengan kelangkaan bukan hanya minyak tanah tapi BBM ini Diseluruh Provinsi Maluku, 11 kabupaten/kota,ujarnya.
Tadi kita sudah memberikan catatan kritis ke pihak Pertamina Maluku, kemudian ke dinas perindustrian dan perdagangan, yang mewakili Pemerintah Provinsi Maluku untuk kita segera menyelesaikan kelangkaan atau kekurangan minyak tanah pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku ini”.
“Penjelasan dari Pertamina tadi, mereka sudah mengantisipasi sejak tanggal 11 Desember kemarin dan telah melakukan ekstra droping kurang lebih 23,8% untuk disalurkan ke seluruh kabupaten/kota, dalam menanggulangi masalah kelangkaan minyak tanah ini. Nanti kita akan lihat dan kita akan kawal ini sampai tanggal 25 nanti apakah punya efek atau tidak dalam menyelesaikan kelangkaan minyak tanah ini” Ungkap Irawadi.
Ini persoalan yang sangat pelik, kita akan terus memantau bahwa letak masalahnya sebenarnya dimana, apakah dipihak distributor atau pengecer kita akan lihat, atau memang masyarakat yang melakukan penimbunan ini, memang ada indikasi bahwa biasanya menghadapi hari-hari besar keagamaan ini, masyarakat itu sudah menyiapkan dari jauh hari jangan sampai terjadi kelangkaan, mereka sendiri yang melakukan itu yakni menimbun stok, itu yang terjadi dibeberapa titik, hal itu kasuistis, tambahnya.
Dirinya mengatakan,”untuk kasus yang lain juga barangkali ada di pihak pengecer yang nakal atau pihak lain yang melakukan penimbunan, dan hari ini Insya Allah jam 3 ini, kita akan melakukan sidak di kota Ambon, dan semestinya bukan hanya di kota Ambon tapi karena ini waktu kita juga memang sangat mendesak sehingga kita tidak mungkin melakukan sidak di 11 kabupaten/kota. Tapi tahun depan kita akan melakukan pengawasan itu pada 11 kabupaten/kota. Pungkasnya.
Terkait dengan sidak di kota Ambon. Irawadi menyampaikan bahwa, kita sementara kordinasi dengan pemerintah kota Ambon dan DPRD Kota, untuk turun bersama dengan mereka, karena mereka yang tau pasti data-data pengecer. Memang dari sisi undang-undang regulasi yang punya kewenangan langsung untuk fungsi pengawasan ini ada di kabupaten kota khususnya dinas perindustrian dan perdaganag kemudian juga ada kepolisian disitu. Pihak Pertamina hanya sebagai pihak operator yang menyediakan minyak ke agen, ke distributor.
Kemudian solusi untuk mengatasi kelangkaan Irawadi menjelaskan bahwa, “itu sudah dipersiapkan dari dua bulan lalu ketika rapat perdana dengan pihak Pertamina kita sudah memperingatkan agar di akhir tahun dalam menghadapi Nataru tidak terjadi kelangkaan minyak tanah dan BBM yang lain, dan mereka sudah menyiapkan itu yang namanya ekstra doping itu yang jumlahnya 23,8%. ucapnya.
Irawadi menambahkan kalau itu berjalan dan terdistribusi dengan baik, tidak ada yang nakal baik kelompok perorangan atau perusahaan maka kelangkaan ini bisa teratasi. Dan itu sudah diantisipasi oleh pihak Pertamina. Tinggal bagaimana kita semua mengawasi, bukan hanya DPRD, Pemerintah Daerah, wartawan juga termasuk dan masyarakat pada umumnya.
Langkah Komisi II DPRD untuk mengatasi kelangkaan ditahun-tahun kedepan, kata Irawadi “kita sudah sepakat tadi, dan kami sebagai pimpinan komisi akan mengawal betul, paling tidak per triwulan kita akan melakukan evaluasi dengan pihak Pertamina dan pihak-pihak terkait dalam mengawal pengadaan dan pendistribusian BBM baik subsidi maupun non subsidi, dan kelangkaan ini bukan hanya minyak tanah, tapi semua BBM bersubsidi maupun non subsidi sering terjadi dilapangan, kita akan kawal itu.
“Kami berharap kedepan tidak akan terjadi lagi kejadian yang luar biasa ini di tahun-tahun mendatang. Sekalipun BBM tidak masuk dalam 9 kebutuhan bahan pokok, tapi ini urgen, karena mempengaruhi semua roda perekonomian, aktivitas masyarakat tergantung dari BBM” Tutup Irawadi. (VR)
