AMBON – Komisi I DPRD Provinsi Maluku menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Kota Lease sebagai salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB) di Maluku. Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Tim Pemekaran atau Konsorsium Pemekaran DOB kabupaten/kota di Maluku, yang digelar di ruang rapat Paripurna DPRD Maluku, Karang Panjang, Kamis (13/11/2025).
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton, mengatakan setelah mendengarkan pemaparan dari Ketua dan Sekretaris Tim konsorsium persiapan DOB Kota Lease, pihaknya menilai seluruh syarat administrasi telah terpenuhi. ”Secara administrasi semuanya sudah lengkap, dan kami dari Komisi I DPRD Maluku mendukung penuh pembentukan Kota Lease,” ungkapnya
Lanjut Solichin, Komisi I akan berkoordinasi dengan Gubernur Maluku untuk menyusun rekomendasi dan surat keputusan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi, sebagai dasar pengusulan DOB Kota Lease bersama 13 Daerah Otonomi Baru lainnya ke pemerintah pusat.
”Kami akan membicarakan dengan Pak Gubernur agar dibuat rekomendasi dan surat keputusan bersama, sehingga dapat diusulkan ke Komisi I DPR RI,” ujarnya
Lebih lanjut kata Politisi PKS itu, terkait aspek pendanaan, Komisi I DPRD Maluku juga berencana memanggil Sekretaris Daerah untuk membahas alokasi anggaran bagi persiapan daerah otonomi baru.
”Ketika surat keputusan sudah dikeluarkan, maka harus ada anggaran yang disiapkan untuk mendukung pembentukan Kota Lease dan daerah-daerah baru lainnya,” pungkas Solichin
Sementara itu, Ketua Tim Pemekaran DOB Kota Lease, M.J. Septeno, mengungkapkan perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru Pulau-Pulau Lease telah berlangsung hampir dua dekade.
”Kami berusaha menghidupkan kembali perjuangan ini dengan menggerakkan seluruh kekuatan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota, agar keputusan politik yang pernah diambil 15 tahun lalu dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan perjuangan ini,” ungkapnya
Septeno berharap dukungan politik dari DPRD Maluku dapat menjadi dorongan baru bagi perjuangan pembentukan DOB Kota Lease. Ia optimistis, jika moratorium pemekaran dibuka oleh pemerintah pusat, pihaknya sudah siap menyampaikan seluruh dokumen yang diperlukan.
“Kalau Tuhan berkehendak dan moratorium dibuka, kami sudah siap. Semoga perjuangan ini terwujud demi kemajuan masyarakat Pulau-Pulau Lease,” tutup Sapteno
