GlobalMaluku.ID,Piru-Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(PAN-RB)Abdullah Azwar Anas serius menata SDM Tenaga honorer.Pasalnya tenaga honorer ini memiliki peranan penting dalam pemerintahan.
Pihaknya kini telah menggodok sejumlah opsi dalam menyelesaiankan persoalan pegawai non-ASN alias honorer di tanah air .
PAN-RB dalam hal ini Anas menegaskan tidak ada PHK masal untuk pegawai Non-ASN (Honorer).Pertama kita menghindari ada PHK bagi para honorer, untuk saat ini, karena sesuai dengan aturan yang ada.
Dikatakan, nanti setelah per-tanggal 28 November baru ada PHK masal.
Tapi miris Penjabat Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat(SBB) tidak tahu aturan yang berlaku ,sehingga membuatnya melakukan kebijakan yang salah pada daerah ini .
Bayangkan kan saja puluhan bahkan ratusan honorer yang di rumahkan secara sepihak oleh AS’addudin .
Apa yang dikatakan PAN-RB Abdullah Azwar Anas sudah sangat jelas tidak ada PHK masal untuk saat ini .
Anas sendiri mengakui,bahwa tidak bisa di pungkiri,tenaga honorer sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik ,termasuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Pantauan media ini ,As’addudin Pj Bupati SBB salah kaprah alias tak tahu aturan Pemerintah Pusat yang di turunkan ,bahwa tidak ada PHK masal untuk saat ini .Jadi otomatis AS’addudi harus membayar semua hak-hak yang ada pada pegawai honorer SBB ,tanpa memotong gaji mereka atau menilep gaji mereka untuk kepentingan dirinya .
“Setelah melihat para pendemo yang tak lain dan tak bukan para honorer dari tenaga kesehatan SBB sangat miris ,As’addudin bersenang-senag di atas penderitaan para pegawai honorer yang di rumahkan.
“Perwakilan dari 87 tenaga honorer kesehatan (Nakes) yang terdiri dari nakes RSUD Piru, dan juga nakes dari puskesmas-puskesmas se-Kabupaten SBB turun di lapangan untuk menyampaikan keluhan mereka terkait penghapusan tenaga honorer kesehatan tanpa di beri upah .
Dilihat dari aksi tersebut ada juga aliansi PMPRI yang ikut membantu menyuarakan hak-hak para tenaga honorer kesehatan itu. Aksi itu berlangsung di depan kantor Bupati Seram Bagian Barat pada Kamis, (13/07/23).
Para honorer juga membawa tuntutan mereka dengan harapan agar Pj Bupati SBB mau menjawab tuntutan tersebut.
Ketika di temui oleh awak media salah satu honorer Ferdy Sahertian menjelaskan,selama ini mereka merasa yang sudah diberlakukan secara tidak adil karena dirumahkan tanpa membayar hak-hak mereka.
“Kata dia ,Selama ini kita sudah jalankan tugas kita dengan baik, namun pengorbanan kita tidak dihargai sama sekali”, ujarnya.
Dikatakannya, mereka juga meminta Penjabat Bupati segera membatalkan SK Bupati tanggal 2 Desember 2022 kemarin karena didalamnya ada sekitar 30 orang tenaga honorer yang sudah Resign padahal nama mereka sudah terdaftar sebagai P3K. “Kalau mereka diberhentikan, siapa yang akan bertanggung jawab untuk membayar jasa mereka”, ucapnya.
Sahertian mengungkapkan bahwa mereka siap patuh pada aturan pemerintah terkait dengan tenaga honorer yang akan dirumahkan asalkan Pemerintah Daerah siap membayarkan jasa mereka selama pengabdian, yang dimulai dari gaji 6 bulan, jasa BPJS 7 bulan, jasa umum 7 bulan, dan insentif dari bulan Desember 2022 sampai sekarang yang tak kunjung dapat.
“Jikalau memang Pemerintah Daerah lewat pimpinan Penjabat Bupati tidak menjawab tuntutan tersebut, maka saya pastikan semua tenaga honorer kesehatan akan bergabung dan membuat gerakan yang lebih heboh lagi”,tegasnya.
Dirinya juga berharap agar apa yang dicapai hari ini dapat terjawab sesuai dengan tuntutan para tenaga honorer kesehatan tersebut.
