AMBON–Komisi I DPRD Maluku menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemekaran Kabupaten Kepulauan Babar Damer dari Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Dukungan itu mengemuka dalam rapat kerja bersama Tim Percepatan Pemekaran Kepulauan Babar Damer di ruang Komisi I, Karang Panjang, Selasa (23/9/2025).
Ketua Komisi I, Solihin Buton, menjelaskan bahwa dokumen dan persyaratan teknis pemekaran telah dipaparkan secara rinci oleh tim, baik dari sisi kewilayahan maupun administrasi. Menurutnya, persyaratan tersebut sudah terpenuhi.
“Alhamdulillah, seluruh pimpinan dan anggota komisi sepakat mendukung perjuangan ini. Selanjutnya akan ditindaklanjuti ke DPRD untuk dikeluarkan rekomendasi resmi,” ujar Solihin.
Ia menambahkan, rekomendasi DPRD Maluku nantinya menjadi dasar untuk kesepakatan bersama dengan Gubernur Maluku. Kesepakatan itu penting agar Kepulauan Babar Damer masuk dalam daftar Daerah Otonomi Baru (DOB) di Maluku, sehingga jumlah DOB bertambah dari 13 menjadi 14.
Ketua Tim Pemekaran Kepulauan Babar Damer, Hengky Pelata, menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut. Menurutnya, perjuangan pembentukan kabupaten baru itu sudah dimulai sejak 2016, dengan dukungan DPRD dan Bupati MBD melalui keputusan bersama.
Namun, kata Hengky, salah satu syarat mutlak yang belum terpenuhi adalah keputusan politik bersama DPRD Maluku dan Gubernur.
“Itulah yang kami perjuangkan hari ini. Dokumen sudah kami serahkan, dan kami meminta dukungan resmi lewat keputusan bersama,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pada 2015, Pemprov Maluku dan DPRD telah menetapkan 13 DOB. Karena itu, perjuangan Babar Damer hari ini adalah kelanjutan dari keputusan tersebut.
Sebelumnya, Tim Pemekaran juga telah bertemu Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa untuk menyampaikan aspirasi. Menurut Hengky, audiensi tersebut mendapat respon positif dari gubernur.
