GLOBALMALUKU.ID, AMBON – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Sadali Ie, menegaskan bahwa Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bukan sekadar formalitas untuk memenuhi persyaratan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), melainkan menjadi momentum penting dalam membentuk aparatur yang profesional, adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Penegasan tersebut disampaikan Sadali saat menutup Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III Tahun 2026 bagi peserta dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru Selatan, dan Kota Tual. Kegiatan berlangsung di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Maluku, Selasa (1/9/2026).
Sebanyak 243 peserta dinyatakan lulus setelah menyelesaikan seluruh tahapan pelatihan. Mereka terdiri atas 135 peserta dari Kabupaten Kepulauan Aru, 106 peserta dari Kabupaten Buru Selatan, dan dua peserta dari Kota Tual.
Sadali menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menuntaskan proses pembelajaran dan pelatihan, sekaligus mengingatkan bahwa kelulusan Latsar harus menjadi awal dari komitmen nyata dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara.
Menurutnya, para peserta telah ditempa dari aspek mental, fisik, dan intelektual melalui proses pembelajaran yang melibatkan pengajar, coach, dan mentor. Bekal tersebut harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.
“ASN adalah abdi negara dan abdi masyarakat. Kalau namanya abdi, berarti kita adalah pelayan. Karena itu, jadilah aparatur yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Sadali.
ASN Dituntut Adaptif dan Menguasai Teknologi
Selain integritas dan tanggung jawab, Sadali menekankan pentingnya kemampuan aparatur sipil negara (ASN) dalam mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan strategis pemerintahan.
Ia mengingatkan bahwa tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks. Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang cepat, efektif, transparan, dan berkualitas. Karena itu, ASN tidak boleh berhenti belajar setelah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan dasar.
Penguasaan tugas, regulasi, serta perkembangan teknologi menjadi faktor penting dalam mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan pemerintahan.
“Pelayanan publik ke depan tidak bisa lagi dilakukan hanya dengan cara-cara manual. Digitalisasi pelayanan menjadi sebuah kebutuhan dan pengembangan inovasi juga menjadi suatu keharusan,” ujarnya.
Sadali menjelaskan, inovasi birokrasi harus dibangun di atas pemahaman yang kuat terhadap tugas pokok dan fungsi serta peraturan yang berlaku. Tanpa penguasaan terhadap pekerjaan dan regulasi, inovasi berisiko tidak berjalan efektif.
Oleh sebab itu, para CPNS diminta terus meningkatkan kapasitas diri, memperluas pengetahuan, dan menyesuaikan kemampuan dengan kebutuhan organisasi serta perkembangan zaman.
Perubahan Status Jangan Mengubah Sikap
Dalam arahannya, Sadali juga menyoroti pentingnya menjaga integritas, loyalitas, etika, dan kerendahan hati ketika menjalankan tugas sebagai ASN.
Ia mengingatkan bahwa perubahan status dari CPNS menjadi PNS tidak boleh membuat seseorang berubah sikap, terlebih dalam memperlakukan masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemerintah.
“Jangan karena status berubah dari CPNS menjadi PNS, kemudian sikap kita terhadap orang lain ikut berubah. Tetaplah rendah hati dan berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pesannya.
Bagi Sadali, profesionalisme ASN tidak hanya diukur dari kemampuan teknis dan pencapaian pekerjaan, tetapi juga dari sikap, tanggung jawab, serta konsistensi dalam memberikan pelayanan tanpa membedakan masyarakat yang dilayani.
Ia turut mendorong para peserta untuk berani memiliki cita-cita tinggi dalam membangun karier birokrasi, tetapi tetap mengedepankan sikap rendah hati dan kesungguhan dalam menjalankan amanah.
Pengalaman 32 Tahun Jadi Motivasi
Pada kesempatan tersebut, Sadali membagikan pengalaman perjalanan kariernya sebagai ASN selama kurang lebih 32 tahun. Pengalaman itu menjadi pesan motivasi bagi para peserta bahwa perjalanan karier birokrasi membutuhkan proses, kerja keras, kemauan untuk terus belajar, dan kesungguhan dalam melaksanakan setiap tanggung jawab.
Ia menegaskan bahwa proses belajar tidak berhenti ketika seseorang dinyatakan lulus pelatihan atau memperoleh status sebagai PNS. Pendidikan dan pengembangan kompetensi harus terus dilakukan sepanjang masa pengabdian.
“Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Hidup harus terus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya melalui berbagai peluang yang ada. Jangan menunggu peluang datang untuk kedua kalinya,” tuturnya.
Sadali berharap, 243 alumni Latsar tersebut mampu menjadi generasi penerus birokrasi yang menjunjung tinggi integritas, meningkatkan kompetensi, beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta menghadirkan pelayanan publik yang profesional.
Ia meminta para peserta mempersiapkan diri sejak dini untuk menghadapi tanggung jawab yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dengan berakhirnya Latsar CPNS Golongan II dan III Tahun 2026, para peserta diharapkan tidak hanya membawa sertifikat kelulusan, tetapi juga menjadikan nilai-nilai dasar ASN sebagai pedoman dalam bekerja dan mengabdi kepada masyarakat.
Kegiatan penutupan tersebut turut dihadiri Kepala BPSDM Provinsi Maluku, para kepala BPSDM dari Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru Selatan, dan Kota Tual, pejabat administrator dan pengawas di lingkungan BPSDM Provinsi Maluku, serta para widyaiswara.
