Penulis: Dr. Ronald H. Lekransy, ST., M.Si.
AMBON – Pengendalian inflasi di Kota Ambon membutuhkan lebih dari sekadar pemantauan harga kebutuhan pokok. Pemerintah daerah dituntut memiliki kemampuan membaca pergerakan pasar, mengantisipasi gangguan pasokan, serta mengambil keputusan secara cepat sebelum kenaikan harga semakin membebani masyarakat.
Sebagai kota yang berada di wilayah kepulauan, Ambon memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas harga. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, biaya transportasi laut, perubahan cuaca, serta panjangnya rantai distribusi menjadi faktor yang dapat memengaruhi ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok.
Dalam situasi seperti ini, pengendalian inflasi tidak boleh hanya bergerak setelah harga mengalami kenaikan. Pemerintah harus mampu mengidentifikasi potensi persoalan sejak dini. Sebab, ketika harga sudah melonjak dan masyarakat mulai kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, intervensi yang terlambat berisiko kehilangan efektivitasnya.
Di sinilah SIKENDALI AMBON (Sinergitas Kendali Inflasi dan Neraca Logistik Ambon) menemukan relevansi strategisnya.
Gagasan integrasi data harga, pasokan, distribusi, dan kebutuhan komoditas merupakan langkah penting untuk membangun sistem pengendalian inflasi yang lebih antisipatif. Pemerintah tidak cukup hanya mengetahui komoditas apa yang mengalami kenaikan harga, tetapi juga harus mengetahui mengapa kenaikan itu terjadi, di mana gangguan pasokan berlangsung, dan tindakan apa yang harus segera dilakukan.
Persoalannya, apakah data yang dikumpulkan selama ini benar-benar telah menjadi dasar pengambilan keputusan? Ataukah masih sebatas memenuhi kebutuhan administrasi dan pelaporan pemerintahan?
Pertanyaan ini penting karena keberhasilan inovasi digital tidak boleh diukur hanya dari keberadaan aplikasi, banyaknya informasi yang masuk, atau kecanggihan teknologi yang digunakan. Ukuran sesungguhnya adalah manfaat yang dirasakan masyarakat.
SIKENDALI AMBON seharusnya mampu menjadi instrumen yang membantu pemerintah mengantisipasi kelangkaan barang, memperbaiki koordinasi distribusi, mengurangi biaya logistik, dan memastikan intervensi dilakukan secara tepat sasaran.
Dengan informasi yang terintegrasi, pemerintah dapat mengetahui kondisi pasokan secara lebih menyeluruh. Ketika terdapat indikasi gangguan distribusi, langkah antisipasi dapat disiapkan sebelum pasar mengalami kekurangan barang. Begitu pula ketika harga komoditas tertentu mulai menunjukkan tekanan, pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Hal ini sekaligus menuntut perubahan cara pandang dalam pengelolaan anggaran daerah. Program pasar murah, misalnya, tidak seharusnya hanya dinilai berdasarkan berapa banyak paket yang disalurkan atau berapa besar anggaran yang dihabiskan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah program tersebut benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan mampu membantu menjaga keterjangkauan harga.
Setiap rupiah anggaran publik harus menghasilkan manfaat yang nyata. Prinsip value for money perlu menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi, sehingga aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas tidak berhenti sebagai konsep, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pelayanan kepada masyarakat.
Lebih jauh, SIKENDALI AMBON juga perlu dikembangkan dengan ukuran manfaat ekonomi yang terukur. Potensi penghematan biaya distribusi, pencegahan kerugian akibat gangguan pasokan, pengurangan kerusakan komoditas, hingga peningkatan efektivitas intervensi pemerintah perlu dievaluasi berdasarkan data dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, manfaat tersebut tidak boleh sekadar diklaim. Harus ada data dasar, asumsi yang realistis, dan evaluasi berkala agar keberhasilan inovasi tidak dinilai secara berlebihan.
Di sisi lain, teknologi tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak didukung koordinasi lintas sektor. Pengendalian inflasi membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, pengelola pasar, distributor, pedagang, pelaku usaha, lembaga statistik, otoritas moneter, serta masyarakat.
Karena itu, SIKENDALI AMBON tidak boleh berhenti sebagai sistem informasi milik pemerintah. Sistem ini harus menjadi instrumen kerja bersama yang mampu menghubungkan informasi dengan tindakan nyata.
Tantangan berikutnya adalah memastikan kualitas dan keterbaruan data, memperkuat kemampuan kelembagaan dalam membaca informasi, serta membangun mekanisme respons yang cepat dan terukur. Tanpa ketiga hal tersebut, integrasi data berpotensi hanya menghasilkan tumpukan informasi tanpa perubahan berarti dalam kebijakan.
Perlu dipahami pula bahwa sistem informasi tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan inflasi. Faktor cuaca, biaya transportasi, kondisi produksi, perubahan harga nasional, dan dinamika pasar tetap membutuhkan kebijakan yang lebih luas. Namun, ketersediaan informasi yang akurat akan memberikan pemerintah landasan yang lebih kuat dalam menentukan langkah menghadapi berbagai tekanan tersebut.
Pada akhirnya, keberhasilan SIKENDALI AMBON bukan ditentukan oleh seberapa canggih aplikasi yang dibangun, melainkan oleh seberapa besar sistem tersebut mampu membantu pemerintah mengambil keputusan yang tepat, mencegah kerugian ekonomi, menjaga ketersediaan kebutuhan pokok, dan melindungi daya beli masyarakat.
Jangan sampai digitalisasi hanya menjadi simbol kemajuan administrasi pemerintahan. Data harus bekerja, kebijakan harus tepat sasaran, dan manfaatnya harus dirasakan rakyat.
Sebab, tujuan utama pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik tetap terkendali, tetapi memastikan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah berbagai tekanan ekonomi.
