AMBON–Ketua DPRD Kota Ambon,Morits L .Tamaela, usai melantik salah satu anggota DPRD Kota pada sejumlah awak media di depan Kantor DPRD mengklarifikasi pemberitaan terkait Mobil dinas Dewan. Ambon, Selasa (18/03/2025).
Tamaela meluruskan permasalahan terkait dengan mobil dinas ini,semenjak dilantik dari pimpinan sementara DPRD kota Ambon ,kami menggunakan kendaraan sewa, sewa itu disediakan berdasarkan amanat ketentuan Perpres 33 yang berkaitan dengan tunjangan dan sarana prasarana administrasi bagi pimpinan dan anggota DPRD,”.
”Sehingga sekretariat lewat kerjasama awal itu ,mereka menyewa karena pembahasan APBD, kita tidak mencantumkan untuk belanja mobil baru pada APBD 2025 saat pembahasan APBD di bulan November 2024 itu kita tidak anggarkan karena kita berpikir kota lagi tidak baik-baik saja soal anggaran waktu itu,” ujar Tamaela.
Dikatakannya”kala itu pasca kita mau mendekati proses Pilkada kita tetapkan APBD tanpa belanja mobil dinas baru, tidak ada, kita tidak menganggarkan untuk mobil dinas baru. Oleh karena itu dibijaki lewat mekanisme sewa karena berdasarkan amanat Perpres pimpinan wajib menerima fasilitas pelayanan transportasi jika belum ,maka diberikan tunjangan transportasi,”jelas Ketua DPRD.
Lebih lanjuta ia mengatakan, ”sekretariat menyiapkan sewa, sewa yang kebetulan berdasarkan metode baru, mungkin di dealer atau vendor itu bukan sewa mobil bekas tapi sewa mobil baru, jadi sistem sewa yang sama tapi yang disediakan itu mobil baru untuk dikeluarkan tapi statusnya adalah sewa,”ungkapnya.
Ia menjelaskan ”ketika awal sewa mereka menyediakan mobil bekas, produksi unit kendaraan baru dari salah satu dealer itu hadir, baru berproduksi 2024 dan baru didistribusikan ke kita 2025, kerjasamanya sudah dari 2024 pasca pelantikan pimpinan, mobilnya baru datang di bulan Februari kemarin,”.
”Bertepatan dengan Inpres 1 yang berkaitan dengan efisiensi anggaran, efisiensi belanja lewat Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 dan kita kan semua baru tahu. Semangat dari Pak Walikota yang baru untuk melakukan refokusing anggaran dalam rangka optimalisasi belanja itu baru didudukan dan atas dasar semangat itu kita sudah jauh-jauh hari melakukan efisiensi lewat tidak membelanjakan mobil dinas baru,” tegas Politisi Nasdem tersebut.
”Jadi keliru pemberitaan itu ya, “saya luruskan” terima kasih atas pertanyaan dan kami tidak sensi tidak anti kritik dengan sorotan dari teman-teman media, kami menerima tetapi pada prinsipnya tolong dicek baik-baik kebenaran dan ada di situ disebut pembelanja mobil dinas DPRD tidak punya moral atau tidak punya rasa kepedulian terhadap amanat instruksi yang diturunkan,” Pungkas Tamaela.
Tambahnya, ”kita ini dari rakyat asal dari rakyat wong cilik, jadi tidak mungkin kita mewah-mewah. Hari ini pun kita akan duduk bersama dengan pemerintah kota untuk membicarakan soal pemangkasan anggaran berdasarkan Inpres dan edaran Mendagri tahun 2005, terimakasih,”
Jadi soal perjalanan dinas itu berdasarkan Inpres wajib hukumnya 50%, dan itu regulasi yang harus dipatuhi. Tegas Tamaela. (GM-VR)
