JAKARTA, GLOBALMALUKU.ID | Pemerintah Provinsi Maluku mendorong penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mengatasi tekanan fiskal yang membatasi kemampuan pemerintah membiayai pembangunan.
Langkah tersebut ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, saat menghadiri rapat pembahasan pengelolaan keuangan daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Ruang Sidang Utama Gedung A Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dan dihadiri jajaran Kemendagri serta pimpinan asosiasi pemerintah daerah, yakni Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
Dalam forum tersebut, Lewerissa menilai optimalisasi BUMD menjadi salah satu pilihan strategis untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memaksimalkan perusahaan yang telah beroperasi sekaligus mengembangkan usaha baru berdasarkan potensi ekonomi masing-masing wilayah.
“Untuk mengatasi persoalan defisit fiskal, pemerintah daerah memiliki beberapa opsi. Namun menurut kami, opsi yang paling efektif adalah mengoptimalkan fungsi dan peran BUMD yang sudah ada, sekaligus membentuk BUMD baru sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,” ujar Lewerissa.
LIMA USULAN BUMD MASIH MENUNGGU REKOMENDASI
Salah satu langkah yang disiapkan Pemprov Maluku adalah mengusulkan pembentukan lima BUMD baru kepada Kemendagri sejak awal 2026.
Lewerissa menyampaikan, pemerintah provinsi telah melakukan berbagai persiapan untuk merealisasikan pembentukan perusahaan daerah tersebut. Namun, hingga rapat berlangsung pada 28 Juli 2026, usulan itu masih menunggu rekomendasi dari Kemendagri.
“Provinsi Maluku telah mengajukan usulan pendirian lima BUMD baru sejak awal tahun 2026. Kami sesungguhnya sudah siap mendirikannya sesuai potensi daerah yang kami miliki, namun hingga saat ini masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri,” ungkapnya.
Pengembangan BUMD diharapkan dapat membuka peluang usaha baru, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah, serta meningkatkan kontribusi sektor usaha milik pemerintah terhadap penerimaan daerah.
Meski demikian, pembentukan perusahaan baru perlu disertai perencanaan bisnis yang matang, tata kelola profesional, dan pengawasan yang kuat agar keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi keuangan daerah.
DORONG KEPASTIAN REGULASI
Selain mengusulkan pembentukan lima BUMD, Gubernur Maluku juga meminta agar regulasi mengenai pemberian insentif bagi kepala daerah sebagai pemegang saham pengendali BUMD segera diterbitkan.
Menurut Lewerissa, kepastian aturan tersebut diperlukan untuk mendukung optimalisasi pengelolaan BUMD dan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.
“Kami berharap Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait penetapan insentif bagi kepala daerah dapat segera diterbitkan. Regulasi tersebut akan semakin mendorong optimalisasi pengelolaan BUMD dan memperkuat kapasitas fiskal daerah,” harapnya.
Pemprov Maluku menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui peningkatan PAD, optimalisasi perusahaan daerah, serta koordinasi dengan pemerintah pusat.
Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi menuju kemandirian fiskal, sehingga pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada transfer anggaran dari pemerintah pusat, tetapi juga ditopang oleh kemampuan daerah mengelola potensi ekonomi secara produktif dan berkelanjutan.
Bagi Maluku, tantangan berikutnya adalah memastikan rencana penguatan BUMD dapat diterjemahkan menjadi usaha yang sehat, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat.
