AMBON, GLOBALMALUKU.ID | Ancaman fenomena El Nino dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku. Pasalnya, kondisi cuaca panas berkepanjangan tidak hanya berpotensi mengancam produksi pertanian, tetapi juga memicu kelangkaan sejumlah komoditas pangan, terutama cabai yang kini mengalami lonjakan harga cukup signifikan.
Mengantisipasi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Ketahanan Pangan mengambil langkah strategis dengan memperkuat cadangan pangan daerah, mengamankan jalur distribusi antarpulau, serta menggandeng Bank Indonesia untuk mendatangkan komoditas cabai dari luar daerah.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Inawati Bin Tahir, mengungkapkan bahwa ancaman El Nino dan karhutla harus direspons secara cepat dan terukur agar tidak menimbulkan krisis pasokan maupun gejolak harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Inawati di Ambon, Rabu (21/10/2026), terkait langkah antisipasi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan menghadapi perubahan kondisi iklim.
Menurutnya, fenomena El Nino berpotensi menyebabkan kekeringan berkepanjangan yang berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian, khususnya tanaman pangan, cabai, sayuran, hingga ketersediaan pakan ternak.
Sementara itu, ancaman karhutla juga dapat memperburuk keadaan karena berpotensi merusak lahan pertanian serta mengganggu aktivitas transportasi laut dan udara yang menjadi tulang punggung distribusi pangan di wilayah kepulauan Maluku.
“Sebagai provinsi kepulauan, kelancaran distribusi antarpulau dan stabilitas harga pangan menjadi perhatian utama. Keterlambatan pasokan akibat cuaca maupun gangguan transportasi dapat memicu kenaikan harga dan meningkatkan risiko kerawanan pangan, terutama di pulau-pulau kecil,” ujar Inawati.
Cabai Lokal Menipis, Pemprov Maluku Gandeng Bank Indonesia
Inawati mengakui, salah satu persoalan yang kini menjadi perhatian serius pemerintah adalah semakin berkurangnya pasokan cabai lokal akibat musim panas berkepanjangan.
Kondisi tersebut mulai dirasakan di sejumlah daerah sentra produksi cabai, terutama Kabupaten Buru dan Pulau Seram, yang selama ini menjadi salah satu pemasok kebutuhan cabai bagi masyarakat Maluku.
Berkurangnya produksi lokal turut memengaruhi ketersediaan komoditas cabai di pasaran sehingga menyebabkan lonjakan harga yang cukup signifikan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku tengah membangun kolaborasi dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).
Program ini diarahkan untuk memperlancar pasokan komoditas pangan strategis, khususnya cabai, dengan mendatangkannya dari luar daerah guna menutupi kekurangan produksi lokal.
“Saat ini kami sementara melakukan kolaborasi dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku untuk memfasilitasi distribusi pangan, terutama komoditas cabai. Karena cabai lokal semakin berkurang di daerah sentra seperti Kabupaten Buru dan Pulau Seram, maka komoditas ini akan didatangkan dari luar daerah,” jelas Inawati.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan cabai di pasar sekaligus menekan lonjakan harga yang berpotensi membebani daya beli masyarakat.
Perkuat Cadangan Beras dan Amankan Distribusi Antarpulau
Selain mengatasi kelangkaan cabai, Pemerintah Provinsi Maluku juga memperkuat cadangan pangan daerah, terutama beras dan sejumlah komoditas kebutuhan pokok lainnya.
Penguatan cadangan pangan dilakukan dengan memastikan ketersediaan stok serta kesiapan mekanisme penyaluran apabila terjadi gangguan pasokan di wilayah tertentu.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Ketahanan Pangan memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog, penyedia jasa transportasi, serta instansi terkait guna menjamin kelancaran distribusi bahan pangan ke seluruh kabupaten dan kota.
Upaya tersebut dinilai sangat penting mengingat karakteristik geografis Maluku yang terdiri atas gugusan pulau, sehingga sebagian besar kebutuhan pangan masyarakat sangat bergantung pada kelancaran transportasi laut.
Gangguan cuaca ekstrem maupun hambatan pelayaran dapat berdampak terhadap keterlambatan pengiriman bahan pokok, terutama ke wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil.
Karena itu, pemerintah berupaya memastikan sistem distribusi pangan tetap berjalan meskipun menghadapi tantangan perubahan iklim.
Gerakan Pangan Murah Jadi Instrumen Pengendalian Harga
Untuk menjaga daya beli masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku juga akan terus melakukan pemantauan harga terhadap sejumlah komoditas strategis.
Salah satu instrumen pengendalian harga yang disiapkan adalah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), terutama pada wilayah yang mengalami kekurangan pasokan maupun kenaikan harga kebutuhan pokok.
Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan tetap memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
Di samping itu, pemerintah daerah terus mendorong penguatan konsumsi pangan lokal sebagai langkah jangka panjang dalam membangun ketahanan pangan yang lebih mandiri.
Komoditas seperti sagu, umbi-umbian, dan jagung dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber pangan alternatif sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar Maluku.
Diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal juga dipandang penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi kemungkinan gangguan pasokan akibat perubahan iklim.
Waspadai Karhutla, Koordinasi Lintas Instansi Diperkuat
Tidak hanya fokus pada ketersediaan bahan pangan, Pemerintah Provinsi Maluku juga menaruh perhatian terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi semakin meningkat selama musim kemarau.
Dinas Ketahanan Pangan mendorong penguatan koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dinas Kehutanan, serta Dinas Kesehatan.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk memantau perkembangan titik panas atau hotspot, kondisi kualitas udara, serta dampak kebakaran terhadap aktivitas pertanian dan masyarakat.
Langkah antisipatif ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kerusakan lahan produktif sekaligus mencegah terganggunya rantai pasok pangan akibat bencana.
Inawati menegaskan bahwa menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi aktif masyarakat.
Ia mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman karhutla, memanfaatkan potensi pangan lokal, serta bersama-sama menjaga stabilitas ketersediaan bahan pangan.
Pemerintah Provinsi Maluku berharap berbagai langkah antisipasi yang dilakukan dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok, terutama di tengah ancaman El Nino dan cuaca panas berkepanjangan.
Penguatan cadangan pangan, kelancaran distribusi antarpulau, serta percepatan pasokan cabai dari luar daerah menjadi langkah penting agar masyarakat Maluku tidak menghadapi kelangkaan pangan maupun lonjakan harga yang semakin memberatkan.
