AMBON – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPD IWAPI) Provinsi Maluku di Grand Avira Hotel, Ambon, Kamis (6/8/2026).
Dalam sambutannya, Vanath menyampaikan apresiasi atas eksistensi IWAPI yang kini telah memasuki usia ke-51 tahun. Menurutnya, usia tersebut menjadi bukti kematangan organisasi dalam membina, memberdayakan, dan memperkuat peran perempuan pengusaha sebagai salah satu motor penggerak perekonomian daerah.
“IWAPI telah menunjukkan konsistensinya dalam mendorong lahirnya perempuan-perempuan tangguh di dunia usaha. Ini merupakan modal penting bagi kemajuan ekonomi Maluku,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Vanath memaparkan konsep sederhana mengenai perputaran ekonomi di Maluku. Ia mengibaratkan sumber peredaran uang di masyarakat berasal dari tiga “pohon” utama, yakni pemerintah melalui APBN dan APBD, sektor swasta melalui investasi dan aktivitas usaha, serta perbankan melalui dukungan pembiayaan kepada masyarakat.
Menurutnya, selama ini pertumbuhan ekonomi Maluku masih sangat bergantung pada belanja pemerintah. Karena itu, ia menilai peran dunia usaha dan sektor perbankan harus semakin diperkuat agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.
“Kalau kita hanya mengandalkan APBN dan APBD, tentu pertumbuhan ekonomi akan terbatas. Karena itu investasi swasta dan dukungan perbankan harus menjadi penggerak utama agar ekonomi masyarakat terus tumbuh,” jelasnya.
Vanath menegaskan, salah satu syarat utama agar investasi dapat berkembang adalah terciptanya keamanan dan stabilitas daerah. Tanpa kondisi yang aman, menurutnya, para investor akan enggan menanamkan modalnya di Maluku.
“Investasi dan usaha swasta hanya bisa tumbuh kalau daerah kita aman dan kondusif. Mana ada orang berduit atau investor yang mau menanamkan modalnya kalau situasinya tidak aman? Karena itu, menjaga keamanan adalah kunci utama agar pergerakan ekonomi lancar dan lapangan kerja terbuka,” tegasnya.
Selain keamanan, Wakil Gubernur juga menyoroti pentingnya dukungan sektor perbankan dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk pelaku usaha ultra mikro di Maluku.
Ia berharap IWAPI dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendampingi para perempuan pengusaha agar memiliki tata kelola usaha yang baik, administrasi yang tertib, serta manajemen keuangan yang sehat sehingga semakin mudah memperoleh akses permodalan dari lembaga keuangan.
“IWAPI memiliki peran penting untuk meningkatkan kapasitas anggotanya agar mampu bersaing, berkembang, dan dipercaya oleh dunia perbankan. Jika perempuan pengusaha semakin kuat, maka ekonomi keluarga dan daerah juga akan semakin kokoh,” katanya.
Mengakhiri sambutannya, Vanath menegaskan bahwa pembangunan Maluku bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, sektor perbankan, dan organisasi perempuan pengusaha seperti IWAPI merupakan fondasi penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rakerda II DPD IWAPI Provinsi Maluku diharapkan menghasilkan berbagai program strategis yang mampu memperkuat kapasitas perempuan pengusaha, memperluas jejaring bisnis, meningkatkan daya saing UMKM, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Maluku.
