Ambon – Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pattimura, Prof. Dr. Dominggus Malle, S.Pt., M.Sc., menegaskan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku harus dibangun dengan pendekatan berbasis data yang akurat dan komprehensif. Hal tersebut disampaikan saat membuka kuliah umum bertema “Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Pemenuhan Layanan Dasar, dan Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif” yang digelar oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Rabu (29/4), di Aula Rektorat Universitas Pattimura.
Dalam sambutannya, Prof. Malle menyoroti karakteristik geografis Maluku yang didominasi wilayah laut serta aksesibilitas antarpulau yang terbatas. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak dapat disamakan dengan daerah lain di Indonesia, sehingga kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.
“Maluku adalah provinsi berciri kepulauan dengan tantangan geografis yang tidak sederhana. Keterbatasan akses, distribusi sumber daya, hingga konektivitas antarwilayah masih menjadi hambatan dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan,” ujarnya.
Ia menambahkan, persoalan kemiskinan tidak dapat hanya dipandang dari sudut angka statistik semata, tetapi harus dilihat dari realitas sosial di lapangan. Meski sebagian masyarakat telah memiliki akses terhadap teknologi dan aset dasar, peningkatan produktivitas dan konektivitas pasar masih belum optimal.
“Oleh karena itu, dibutuhkan formulasi kebijakan yang lebih kontekstual. Penguatan sektor pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial adaptif sangat penting agar upaya penanggulangan kemiskinan berjalan efektif,” tegasnya.
Prof. Malle berharap kuliah umum ini menjadi ruang akademik yang produktif bagi mahasiswa untuk mempertajam analisis dan menghasilkan solusi berbasis riset.
Dekan FEB Unpatti: Kesenjangan Wilayah Masih Jadi Tantangan Serius di Maluku
Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prof. Dr. Teddy Christianto Leasiwal, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa kemiskinan di Maluku masih berada di atas rata-rata nasional, terutama di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
Beliau menegaskan bahwa kesenjangan antarwilayah merupakan tantangan krusial yang perlu disikapi secara serius. Akses terhadap layanan dasar seperti listrik, air bersih, pendidikan, dan kesehatan juga masih terbatas di sejumlah kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi.
“Geografis Maluku yang terdiri dari pulau-pulau kecil membuatnya rentan terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Karena itu, kebijakan perlindungan sosial harus bersifat adaptif dan mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di pesisir,” jelasnya.
Prof. Leasiwal berharap kuliah umum ini dapat memotivasi mahasiswa untuk berpikir kritis dan memberikan kontribusi melalui penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Ia juga mengajak seluruh civitas akademika terlibat aktif mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Hadirkan Deputi Bappenas Sebagai Narasumber
Kegiatan ini turut menghadirkan Maliki, S.T., M.S.I.E., Ph.D., Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, sebagai narasumber utama. Kehadirannya menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan nasional yang menjawab persoalan sosial-ekonomi di Maluku.
Melalui forum akademik ini, diharapkan lahir pemikiran strategis dan rekomendasi kebijakan yang mampu memberikan dampak nyata bagi upaya pengentasan kemiskinan di provinsi kepulauan tersebut.
