AMBON, GLOBALMALUKU.ID |Pemerintah Provinsi Maluku mencatat peningkatan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah menjadi 7.227 unit pada 2026. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun 2025 yang hanya mencapai 81 unit.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mengungkapkan peningkatan alokasi bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terhadap kebutuhan hunian layak bagi masyarakat di Maluku, khususnya keluarga berpenghasilan rendah.
“Ini peningkatan sekitar 8 ribu persen lebih kenaikan,” tegas Lewerissa.
Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur setelah mengikuti rapat koordinasi secara virtual yang dipimpin Menteri PKP pada Jumat (18/9/2026). Dalam rapat tersebut, Lewerissa didampingi Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku.
Pemprov Maluku Bidik 10.000 Unit pada 2027
Tidak berhenti pada alokasi tahun ini, Pemerintah Provinsi Maluku juga menargetkan peningkatan bantuan bedah rumah menjadi 10.000 unit pada 2027.
Lewerissa mengatakan, target tersebut akan diajukan kepada Menteri PKP sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap rumah yang layak huni.
“Kami juga menargetkan tahun 2027 nanti akan mendapat bantuan stimulus perumahan swadaya atau bedah rumah ini sebanyak 10 ribu unit rumah. Ini adalah target permohonan yang akan kami sampaikan kepada Pak Menteri,” ungkapnya.
Target tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan program perbaikan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah Maluku.
Tekan Backlog Perumahan dan Kemiskinan
Menurut Lewerissa, program BSPS tidak hanya berorientasi pada pembangunan maupun perbaikan fisik rumah, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan upaya mengurangi kesenjangan kepemilikan hunian dan menekan angka kemiskinan.
Rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, peningkatan bantuan perumahan diharapkan memberikan manfaat langsung bagi keluarga penerima, terutama mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.
“Jika itu terealisasi maka terus terang ini sangat berdampak pada masyarakat terutama terhadap angka backlog atau kepemilikan rumah yang di Maluku, termasuk juga berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan,” jelasnya.
Meski demikian, besarnya manfaat program tersebut akan sangat bergantung pada ketepatan sasaran penerima, pelaksanaan pembangunan atau perbaikan rumah, serta pengawasan agar bantuan benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan.
Maluku Dipercaya Jadi Pilot Project Perumahan Subsidi
Selain mendapatkan peningkatan alokasi BSPS, Maluku juga memperoleh kepercayaan dari Kementerian PKP sebagai lokasi percontohan atau pilot project program perumahan subsidi.
Kepercayaan tersebut membuka peluang bagi Maluku untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang lebih terjangkau. Namun, pelaksanaan program tetap membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam memastikan kesiapan program serta kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
Dengan alokasi 7.227 unit pada 2026 dan target permohonan 10.000 unit pada 2027, tantangan berikutnya adalah memastikan bantuan tersalurkan secara tepat, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pemerintah daerah diharapkan terus mengawal pelaksanaan program agar peningkatan alokasi bantuan tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga dirasakan melalui perbaikan kualitas tempat tinggal dan peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
(GM)
