AMBON-Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) BNPB menyelenggarakan kegiatan Simulasi Penanggulangan Bencana (PB) di Provinsi Maluku selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 24 -26 Juni 2025, bertempat di Hotel Manise Kota Ambon.
Kegiatan Simulasi Penanggulangan Bencana secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie yang dihadiri oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Maluku Alimudin Kolaletna, unsur PUSDIKLAT BNPB sebagai penyelenggara dan peserta kegiatan Simulasi PB dari berbagai unsur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, unsur TNI/POLRI, instansi vertikal terkait kebencanaan yang ada di Provinsi Maluku, dan relawan Penanggulangan Bencana.
Widyaiswara Ahli Muda PUSDIKLAT BNPB, Jajat Suarjat, dalam laporannya menyampaikan bahwa maksud dilaksanakannya simulasi penanggulangan bencana ini adalah meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kemampuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan simulasi penanggulangan bencana khususnya simulasi dengan metode Table Top Exercise (TTX) atau gladi ruang dan Command Post Exercise (CPX) atau gladi Posko.
Selain itu ia mengharapkan melalui simulasi penanggulangan bencana ini akan dapat dibangun sistem dan prosedur koordinasi dan komando yang lebih baik antar stakeholders terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana gempabumi dan tsunami di Provinsi Maluku.
Bahkan lebih lanjut Suarjat menyampaikan bahwa melalui simulasi ini kemampuan dan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Maluku dalam sambutan pengarahannya menyampaikan bahwa sejarah kebencanaan khususnya gempa bumi dan tsunami pernah terjadi di masa lampau, salah satu diantaranya adalah kejadian gempa bumi dan tsunami yang terjadi tanggal 30 September 1989, di negeri Elpaputih – di Pulau Seram, yang sering dikenal dengan istilah Bahaya Seram.
“Bertolak dari kesadaran akan ancaman tersebut yang dapat terjadi kapan saja, maka selaku Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib melindungi masyarakat dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar, baik karena faktor manusia maupun faktor alam, termasuk didalamnya ancaman bencana alam,” ujarnya.
Oleh karenanya, atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BNPB yang telah menjadikan Provinsi Maluku sebagai salah satu area prioritas dalam pelaksanaan simulasi penanggulangan bencana.
Kolaletna dalam arahan singkatnya juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh BNPB dan mengharapkan pelaksanaan simulasi penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan di Kota Ambon, tetapi juga dapat menyentuh wilayah Kabupaten/Kota lainnya.
Anggota Komisi VII DPR RI itu juga mengusulkan agar peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh BNPB berbasis pada kearifan lokal setempat, serta melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga diharapkan melalui pendekatan tersebut edukasi kebencanaan dapat tersampaikan secara lebih efektif dan kontekstual.
Selanjutnya Ia juga mengingatkan bahwa diera digital saat ini peran media massa juga sangat penting dalam mensosialisasikan pesan-pesan kebencanaan kepada publik.
Diakhir arahannya Kolaletna menyampaikan dukungan dan komitmen dari Komisi VIII DPR RI bersama-sama dengan BNPB dalam mendukung upaya penanggulangan bencana di Indonesia.
