GLOBALMALUKU.ID, AMBON | Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa membuka ruang dialog bagi para raja dari negeri-negeri penyangga Taman Nasional Manusela, Kabupaten Maluku Tengah, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait persoalan tapal batas kawasan, infrastruktur jalan, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
Komitmen tersebut disampaikan Lewerissa saat menerima kunjungan sembilan raja dari 13 negeri/desa penyangga kawasan Gunung Manusela dan Maraina di kediaman Gubernur, Mangga Dua, Kota Ambon, Jumat (28/8/2026).
Pertemuan itu menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama warga yang bermukim di sekitar kawasan Taman Nasional Manusela dan bergantung pada wilayah tersebut untuk menunjang kehidupan sehari-hari.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan itu, Gubernur didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Maluku, Kasrul Selang, serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Haikal Baadilla.
“Yang paling penting pemerintah mendengar dan pemerintah merespons apa yang menjadi aspirasi mereka,” tegas Lewerissa.
Tapal Batas Jadi Perhatian, Pemprov Siapkan Koordinasi
Salah satu persoalan utama yang disampaikan para raja adalah penataan tapal batas antara wilayah masyarakat dan kawasan Taman Nasional Manusela. Persoalan ini dinilai penting karena berkaitan dengan ruang hidup serta aktivitas masyarakat di negeri-negeri sekitar kawasan konservasi.
Lewerissa menjelaskan, penetapan batas kawasan taman nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku akan mengambil peran sebagai fasilitator untuk mempertemukan masyarakat, pihak pengelola Taman Nasional Manusela, dan pemerintah pusat guna mencari penyelesaian bersama.
Sebagai langkah konkret, Gubernur telah menugaskan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Haikal Baadilla, untuk mengoordinasikan pertemuan lanjutan antara masyarakat dan pihak Taman Nasional Manusela.
Koordinasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperjelas persoalan yang ada, sekaligus membuka ruang pembahasan yang konstruktif agar kepentingan masyarakat dan perlindungan lingkungan dapat berjalan beriringan.
Lewerissa juga menjelaskan bahwa kawasan Taman Nasional Manusela memiliki zona inti serta zona tradisional atau zona khusus yang memungkinkan aktivitas masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jadi saya kira tidak ada masalah yang terlalu mendasar yang tidak bisa diselesaikan,” ujarnya optimistis.
Pendidikan dan Kesehatan Tak Boleh Terabaikan
Selain persoalan tapal batas, para raja turut menyampaikan kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan layanan pendidikan, dan fasilitas kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Lewerissa menegaskan bahwa penyelesaian persoalan masyarakat membutuhkan kerja sama lintas pemerintahan sesuai dengan pembagian kewenangan masing-masing.
Untuk persoalan fasilitas puskesmas, misalnya, kewenangan berada pada pemerintah kabupaten. Karena itu, Pemprov Maluku akan mendorong koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah agar kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat mendapat perhatian.
Gubernur juga menaruh perhatian terhadap kondisi pendidikan di negeri-negeri kawasan pegunungan Manusela dan Maraina. Menurutnya, keterbatasan akses dan infrastruktur tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan dasar yang layak.
“Kita akan koordinasi pemerintah kabupaten dan kami juga menaruh harapan besar untuk juga bisa melihat masalah pendidikan di desa-desa di atas,” ungkapnya.
Gubernur Berencana Kunjungi Negeri-Negeri di Manusela
Dalam kesempatan tersebut, Lewerissa juga menyampaikan keinginannya untuk mengunjungi langsung negeri-negeri di kawasan Gunung Manusela dan Maraina. Kunjungan itu diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat dan berbagai tantangan pembangunan di wilayah tersebut.
Ia mengapresiasi para raja yang telah menyampaikan aspirasi masyarakat secara terbuka, lugas, dan tetap mengedepankan suasana kekeluargaan.
Bagi Lewerissa, komunikasi langsung antara pemerintah dan pemangku kepentingan adat merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan serta memastikan kebijakan pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat.
Pertemuan tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi berlanjut pada koordinasi dan langkah nyata untuk menyelesaikan berbagai persoalan di kawasan penyangga Taman Nasional Manusela.
Pemerintah Provinsi Maluku menyatakan akan memfasilitasi komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, pihak Taman Nasional Manusela, dan pemerintah pusat sesuai kewenangan masing-masing.
Dengan demikian, persoalan tapal batas, akses infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di wilayah Manusela diharapkan dapat dibahas secara terkoordinasi, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan serta hak dan kebutuhan masyarakat setempat.
