AMBON,GLOBALMALUKU.ID | Penutupan aktivitas tambang pasir dalam beberapa hari terakhir mulai dirasakan dampaknya oleh para sopir Super Truck yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pengangkutan material.
Pukuhan sopir Super Truck yang diwawancarai mengungkapkan, penutupan tambang tidak hanya berdampak terhadap para pengemudi, tetapi juga pengusaha angkutan, pekerja bangunan, hingga masyarakat yang membutuhkan material pasir.
Menurutnya, aktivitas tambang telah ditutup sekitar enam hari hingga lebih dari satu minggu. Kondisi tersebut membuat para sopir kehilangan sumber pendapatan, sementara kewajiban pembayaran kendaraan melalui leasing maupun bank tetap berjalan.
“Kalau begini akan berjalan selama satu bulan, bagaimana? Kalau ada yang punya mobil lalu ada tabungan leasing, para tukang tidak bisa kerja. Leasing tetap tarik, bank juga tetap jalan. Ini sangat merugikan,” ungkapnya.
Ia mengatakan, para sopir berbeda dengan pegawai yang menerima gaji setiap bulan. Para pengemudi harus bekerja terlebih dahulu agar memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Bapak-bapak mungkin setiap bulan menerima gaji. Kami ini kerja dulu baru dapat uang, supaya bisa makan,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya Gubernur Maluku, memperhatikan kondisi masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari aktivitas pengangkutan material.
Ia berharap proses perizinan tambang dapat dipercepat dan pemerintah mencari solusi agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terhenti.
“Bapak Gubernur yang terhormat, kalau Bapak dengar suara kami, tolong percepat izin dan segera buka tambang ini sambil menunggu proses, supaya kami bisa hidup,” pintanya.
Menurut dia, persoalan ketersediaan pasir juga berdampak langsung terhadap harga material di lapangan. Pasir dari lokasi lain disebut dapat mencapai harga sekitar Rp1 juta hingga Rp1,7 juta, tergantung tujuan pengiriman.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi semakin membebani masyarakat yang membutuhkan pasir untuk pembangunan.
“Kalau pasir di sana harganya Rp1 juta lebih, mau antar ke Liang Rp1,5 juta, ke Latuhalat bisa Rp1,7 juta. Apakah masyarakat mampu membayar?” katanya.
Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut kepentingan sopir Super Truck. Menurutnya, banyak pihak ikut terdampak, mulai dari pengusaha angkutan, pekerja bangunan hingga masyarakat umum.
“Bantu kami Super Truck dan bantu masyarakat ini. Bukan cuma kami, tetapi semua masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah dapat memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan perizinan yang berlaku.
“Kalau bisa tambang dibuka dulu sambil menunggu izin yang sedang diproses, supaya usaha bisa berjalan lancar,” harapnya.
Para sopir berharap pemerintah segera mengambil langkah penyelesaian sehingga aktivitas pengangkutan material dapat kembali berjalan dan kebutuhan ekonomi keluarga mereka tidak semakin tertekan.
