AMBON, GlobalMaluku.id|Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, menyoroti optimalisasi pemanfaatan anggaran, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK), dalam pelaksanaan program kependudukan dan pembangunan keluarga di Maluku. Ia meminta pemerintah kabupaten/kota memperkuat pengawasan agar anggaran yang dialokasikan benar-benar terserap secara maksimal, digunakan sesuai peruntukan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Vanath saat membuka Rapat Reviu Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring dan luring itu berlangsung di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku. Rapat mengusung tema “Penguatan Sinergi Kolaborasi Lintas Sektor dalam Optimalisasi Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Pencegahan dan Penurunan Stunting di Provinsi Maluku”.
Dalam arahannya, Vanath mengungkapkan bahwa pemanfaatan anggaran program kependudukan masih perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, terdapat anggaran yang belum terserap secara maksimal maupun penggunaannya yang belum sepenuhnya sesuai dengan peruntukan.
Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten/kota meningkatkan pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani program tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan kegiatan tidak sekadar memenuhi administrasi, tetapi benar-benar mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Menurut Vanath, optimalisasi anggaran merupakan salah satu faktor penting untuk memastikan program kependudukan dan pembangunan keluarga berjalan efektif. Pengawasan yang lebih kuat juga diperlukan agar setiap alokasi anggaran memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Ia menjelaskan, pembangunan kependudukan dan keluarga merupakan bagian integral dari strategi pembangunan daerah yang sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.
Oleh sebab itu, keberhasilan program tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, OPD terkait, hingga masyarakat.
“Semua pihak harus berpartisipasi dalam mendorong peningkatan kualitas generasi muda Maluku. Media juga diharapkan memberikan dukungan melalui edukasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat,” ujar Vanath.
Pencegahan Stunting Harus Dilakukan Secara Terpadu
Selain menyoroti pemanfaatan anggaran, Vanath menegaskan bahwa pencegahan dan penurunan stunting harus menjadi perhatian bersama. Persoalan ini tidak dapat ditangani hanya oleh satu instansi, tetapi membutuhkan kerja sama lintas sektor yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi penting bagi masa depan Maluku. Generasi yang sehat, produktif, dan berkualitas akan memiliki peluang lebih besar untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Karena itu, program pembangunan keluarga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga, penguatan peran orang tua, serta dukungan terhadap tumbuh kembang generasi muda.
Sinergi antarlembaga juga diperlukan untuk memastikan kebijakan dan program yang telah dirancang dapat dilaksanakan secara efektif hingga ke tingkat kabupaten/kota.
Vanath turut menjelaskan bahwa penyampaian informasi kepada para bupati mengenai pemanfaatan anggaran bukan merupakan surat peringatan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk dorongan agar para kepala daerah memberikan perhatian lebih dan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program di wilayah masing-masing.
Reviu Jadi Momentum Evaluasi Program
Rapat reviu ini diharapkan menjadi sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan program kependudukan dan pembangunan keluarga sepanjang tahun 2026, mengidentifikasi berbagai kendala, serta merumuskan langkah perbaikan yang diperlukan.
Melalui evaluasi tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, dan memastikan setiap program berjalan sesuai sasaran.
Dengan demikian, optimalisasi anggaran tidak hanya diukur dari besarnya dana yang terserap, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas keluarga dan mempercepat pencegahan serta penurunan stunting di Maluku.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Asisten I Setda Provinsi Maluku, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, kepala OPD pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten/kota se-Maluku, perwakilan instansi vertikal, serta pimpinan OPD terkait lingkup Pemerintah Kota Ambon.
