AMBON, GLOBALMALUKU.ID | Ketimpangan akses listrik di Provinsi Maluku kembali menjadi sorotan. Di tengah upaya pemerintah memperluas pelayanan energi, masyarakat di sejumlah kawasan pegunungan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) disebut masih menggunakan pelita sebagai sumber penerangan sehari-hari. Kondisi ini mendorong Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Julius M. Rutasouw, meminta pemerintah daerah mengambil langkah nyata untuk mempercepat pemerataan akses listrik, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan keluarga kurang mampu.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang, Ambon, Jumat (23/10/2026), Rutasouw menegaskan bahwa akses listrik yang layak harus menjadi bagian dari keadilan pelayanan publik. Menurutnya, masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota berhak memperoleh perhatian dan pelayanan yang setara, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan energi untuk kehidupan sehari-hari.
“Yang kita perjuangkan adalah keadilan pelayanan energi. Masyarakat di Ambon membutuhkan listrik yang baik, demikian pula masyarakat di daerah pegunungan Kabupaten Seram Bagian Barat yang masih hidup menggunakan pelita. Ini harus menjadi perhatian kita bersama selaku pemerintah untuk melihat dan menangani persoalan tersebut,” tegas Rutasouw.
Ia meminta Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar lebih aktif mengawal program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), khususnya bagi rumah tangga kurang mampu yang belum menikmati akses listrik secara memadai. Menurutnya, program tersebut harus benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan, bukan hanya menjadi agenda administratif tanpa dampak nyata di lapangan.
Rutasouw menyebutkan, program BPBL pada 2026 direncanakan menyasar 500.000 keluarga secara nasional, termasuk masyarakat di Maluku. Karena itu, ia mendorong Dinas ESDM menyosialisasikan informasi mengenai kuota bantuan untuk Maluku, mekanisme pendataan, serta persyaratan calon penerima di seluruh kabupaten dan kota.
“Dinas ESDM harus mengawasi realisasi program di masyarakat supaya kuota yang diperuntukkan bagi Maluku dapat terserap dengan baik,” ujarnya.
Menurut Rutasouw, persoalan kelistrikan di Maluku tidak cukup ditangani melalui pembangunan jaringan listrik semata. Pemerintah perlu memiliki data yang akurat mengenai desa dan rumah tangga yang belum teraliri listrik, termasuk wilayah yang pasokan listriknya masih terbatas. Data tersebut penting agar kebijakan dan anggaran yang disiapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara Dinas ESDM, PT PLN (Persero), serta pemerintah kabupaten dan kota. Sinergi lintas sektor diperlukan untuk mengidentifikasi kendala di lapangan, menentukan bentuk penanganan yang tepat, serta memastikan program pemerataan listrik berjalan sesuai sasaran.
Selain itu, Rutasouw mendorong evaluasi berkala dengan indikator yang jelas, mulai dari lokasi yang membutuhkan penanganan, jenis persoalan kelistrikan, program penyelesaian, penanggung jawab, sumber pembiayaan, hingga target waktu pelaksanaan. Dengan mekanisme tersebut, perkembangan penanganan dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ia berharap, perhatian pemerintah terhadap akses energi tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di kawasan pegunungan, desa-desa terpencil, dan pulau-pulau kecil di Maluku. Pemerataan listrik dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup, pendidikan, pelayanan kesehatan, komunikasi, serta peluang ekonomi masyarakat.
Bagi warga yang masih mengandalkan pelita, persoalan listrik bukan sekadar keterbatasan penerangan, melainkan juga gambaran tantangan pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan. Karena itu, Rutasouw meminta pemerintah daerah dan pihak terkait menjadikan persoalan tersebut sebagai prioritas yang ditindaklanjuti dengan pendataan, program yang tepat sasaran, serta langkah penyelesaian yang terukur.
Pemerintah diharapkan tidak berhenti pada perencanaan dan sosialisasi program, tetapi memastikan bahwa bantuan serta pembangunan infrastruktur kelistrikan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang selama ini belum memperoleh pelayanan energi secara memadai.
