GlobalMaluku.ID,Piru-Mentri dalam negeri (Mendagri) Tito karnavian di Jakarta mengangkat Pj Bupati Kabupaten Serang Bagian Barat(SBB) Jendral TNI Andi Chandra selaku Pj Bupati di kabupaten SBB Propinsi Maluku, membuat rakyat semakin menderita.
“Penderitaan rakyat ini bukan merupakan sebuah rekayasa melainkan fakta yang benar -benar dirasakan oleh masyarakat SBB.
Man, salah seorang warga SBB yang beroperasi sebagai penjual ikan di pasar kota Piru, kepada media ini, kami sebagai pedagang kami dapat merasakan itu.
Ikan yang saya jual di tahun kemarin, daya beli masyarakat berbeda dengan dua tahun belakangan ini, kalau dulu ikan saya bisa laku terjual dengan jumlah yang cukup lumayan,tetapi sekarang ini, jangankan untuk keuntungan modal-pun hampir tak mampu untuk kita kembalikan.
Kehidupan di SBB ini sudah semakin sulit, ucap sang penjual ikan kepada GlobalMaluku.ID.
Berdasarkan hasil pantauan kami bukan saja warga masyarakat yang merasakan hal ini, tetapi melarat dan susah ini juga menimpa para pegawai negeri maupun honorer yang berada di kota Piru.
Gaji pegawai, di tunda pembayaran, gaji honorer belum di bayar, gaji P3K belum di bayar, dan tunjangan non sertifikasi 900 guru Belem juga di bayar oleh Pemerintah Daerah(Pemda).
Semua ini di karenakan Pj Bupati belum mau untuk melakukan pembayaran, karena Pj Bupati di kabarkan Masi terus bolak balik ke Jakarta untuk mengurus proses pembayaran pada proyek- proyek yang baru di kerjakan pada 2023 bulan ini.
Di karena proyek itu adalah modal terakhir di akhir masa jabatannya selaku kepala daerah.
44 Miliar Rupiah, uang rakyat SBB telah di hanguskan oleh Pj Bupati Jendral TNI Andi Chandra As’adudin, sekarang piring makan para kontraktor lokal pun ikut di kuasai oleh Pj Bupati.
Juga napas para pegawai hampir di cekik oleh sang Jendral itu, kini nasib kabupaten SBB seperti sedang berada di ambang kehancuran.
Sangat di sayangkan dengan sikap para wakil rakyat kita yang sementara berada di DPRD kabupaten SBB , kenapa mereka memilih diam dengan kejadian ini.
Padahal Rp 44 Miliar yang telah di hanguskan oleh Pj Bupati merupakan uang rakyat yang harus di perjuangkan juga oleh mereka.
Mati suri kabupaten ini, dikarenakan semua anggota DPRD SBB tunduk kepada Pj Bupati, dan mengabaikan tuntutan masyarakat.
