GlobalMaluku.ID,Piru-Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing(TIMPORA) tingkat Kabupaten Seram Bagian Barat(SBB)tahun 2024.
Kegiatan tersebut bertempat di Hotel Amboina, Kota Piru Kabupaten SBB, Senin(29/4/2024). Terlaksananya kegiatan TIMPORA adalah untuk melakukan pengawasan lapangan serta berkordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Bupati SBB yang diwakili Kepala Badan Kesatuan dan Politik (Kesbangpol), Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku yang diwakili oleh Kepala Bidang Intelejen dan Penindakan Keimigrasian, Kepala kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon, Anggota Tim Pengawasan Orang Asing.
Pada Rapat Koordinasi yang dilakukan saat ini, dibahas tentang pendataan orang asing yang ada di Kabupaten SBB. Pendataan ini perlu dilakukan sehingga keberadaan serta setiap kegiatan yang mereka lakukan tetap diawasi.
Sehingga ketika WNA itu melakukan tindakan pidana, maka akan dilakukan deportasi oleh Imigrasi. Imigrasi hanya melihat dari ijin tinggal WA serta melihat data yang sudah expired maka akan dilakukan data ulang. Setiap WA juga setiap tahun diberikan SK oleh Tim TIMPORA mencegah data mereka sudah habis waktu.
Selain itu dalam sambutan Pj Bupati SBB Andi Chandra As’addudin mengatakan, bahwa dengan adanya Tim Pengawasan Orang Asing diharapkan agar dapat meningkatkan sinergitas dengan beberapa instansi terkait.
Melalui sambutan Pj Bupati, dirinya sangat mengapresiasi semua pihak yang dimana pada hari ini telah bersama-sama berkomitmen bahu membahu dalam membantu Imigrasi Kelas I TPI Ambon dalam melakukan kegiatan pengawasan orang asing.
Dirinya juga yakin dan percaya sinergitas semua anggota tim akan membawa penegak hukum di bidang Keimigrasian ke tingkat yang lebih tinggi.
Bukan hanya itu Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Suyitno, saat ditemui wartawan juga mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi adalah instansi terdepan dalam menangani keberadaan WNA dengan menghadirkan birokrasi serta kebijakan Keimigrasian yang diharapkan mampu memfasilitasi pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Imigrasi tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan tugas utama karena diperlukan kerjasama yang solid antar kementerian/lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah dalam bentuk formal maupun informal untuk mewujudkan pengawasan orang asing secara efektif di Indonesia “, jelasnya.
Dirinya juga berharap dengan adanya Tim TIMPORA di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat perlu kerja sama dengan beberapa instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing sehingga wujud sinergitas diantara instansi overstay dan lainnya. Dan bahkan apabila diperlukan maka akan diadakan operasi gabungan.
“Saya percaya bahwa keberadaan TIMPORA ditingkat Kabupaten Seram Bagian Barat akan bekerja secara profesional dengan pola kerja yang kolaboratif dan partisipatif demi mewujudkan akuntabilitas pemerintah dengan masyarakat “,Pintanya.
