GLOBALMALUKU.ID, AMBON | Pemerintah Provinsi Maluku bersama Kepolisian Daerah (Polda) Maluku dan sejumlah instansi terkait memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi gunung api aktif di Indonesia yang dapat berdampak terhadap wilayah Maluku.
Langkah ini dilakukan menyusul potensi gangguan terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas penerbangan, transportasi antardaerah, serta berbagai kegiatan sosial dan pemerintahan yang membutuhkan kelancaran mobilitas masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan dan Antisipasi Potensi Ancaman Sebaran Abu Vulkanik yang berlangsung di Ruang Rapat PJU Polda Maluku, lantai II, Ambon, Selasa (8/9/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Sadali Ie, menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini agar seluruh pemangku kepentingan memiliki langkah penanganan yang terukur dan dapat bergerak cepat apabila situasi memburuk.
Rakor tersebut dihadiri Wakapolda Maluku, unsur TNI, perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), perwakilan Angkasa Pura, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
BUKAN HANYA MASALAH KESEHATAN, PENERBANGAN IKUT TERANCAM
Sadali Ie menyampaikan apresiasi kepada Polda Maluku yang telah menginisiasi pertemuan lintas sektor tersebut. Menurutnya, langkah antisipasi perlu disiapkan sebelum potensi ancaman berkembang menjadi gangguan yang lebih luas.
Ia mengingatkan bahwa sebaran abu vulkanik tidak hanya berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi operasional transportasi, terutama penerbangan.
Abu vulkanik yang berada di atmosfer dapat membahayakan keselamatan penerbangan, sehingga perkembangan kondisi atmosfer dan informasi aktivitas gunung api perlu menjadi perhatian bersama.
Dampaknya juga dapat meluas pada perjalanan masyarakat, mobilitas antardaerah, serta pelaksanaan berbagai agenda yang melibatkan peserta dari luar Provinsi Maluku.
“Kita juga perlu melihat bahwa dampak abu vulkanik ini bukan hanya berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi berbagai sektor lainnya, termasuk kelancaran transportasi,” tegas Sadali.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, BMKG, dan pengelola transportasi udara dinilai penting untuk memastikan setiap perkembangan dapat direspons berdasarkan informasi yang akurat.
GANGGUAN PERJALANAN JADI PERHATIAN SERIUS
Dalam rapat tersebut, Sadali juga menyoroti dampak gangguan transportasi yang telah dirasakan dalam beberapa hari terakhir.
Menurutnya, apabila sebaran abu vulkanik semakin meluas, aktivitas penerbangan dan perjalanan masyarakat berpotensi mengalami gangguan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi berbagai agenda berskala nasional yang membutuhkan kelancaran perjalanan dari dan menuju Maluku.
Pemerintah Provinsi Maluku berharap kondisi segera membaik sehingga aktivitas masyarakat dan berbagai kegiatan penting dapat kembali berjalan normal.
Meski demikian, langkah antisipasi tetap diperlukan untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi.
Sadali meminta setiap instansi yang terlibat dalam rakor mempersiapkan langkah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, termasuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
Menurutnya, kesiapan tidak boleh hanya sebatas koordinasi dalam forum rapat, tetapi harus diwujudkan melalui pembagian peran yang jelas, kesiapan personel, serta mekanisme respons apabila terjadi keadaan darurat.
PEMPROV MALUKU SIAPKAN SUMBER DAYA
Sadali menegaskan, Pemerintah Provinsi Maluku memiliki sumber daya dan kapasitas yang dapat dikoordinasikan bersama untuk mendukung penanganan apabila dampak sebaran abu vulkanik membutuhkan respons lintas instansi.
Ia berharap seluruh unsur yang terlibat dapat membangun mekanisme kerja yang terpadu agar penanganan berjalan efektif dan tidak terhambat oleh lemahnya koordinasi.
Kesiapsiagaan tersebut mencakup pemantauan informasi, penyampaian peringatan kepada masyarakat, koordinasi transportasi, serta langkah perlindungan terhadap warga yang berpotensi terdampak.
Dalam situasi seperti ini, informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipercaya menjadi sangat penting agar masyarakat tidak mengambil keputusan berdasarkan kabar yang belum terverifikasi.
Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh informasi terbaru mengenai kondisi yang berpotensi memengaruhi kesehatan maupun perjalanan mereka.
PERLINDUNGAN MASYARAKAT JADI PRIORITAS
Lebih lanjut, Sadali menekankan bahwa perlindungan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus dijalankan melalui perencanaan dan kesiapan yang matang.
Ia mengingatkan bahwa potensi ancaman bencana harus dihadapi dengan langkah konkret, bukan sekadar menunggu sampai dampak meluas.
“Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu, kita harus menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan masyarakat Maluku terlindungi dari berbagai potensi ancaman dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh kondisi tersebut,” ujarnya.
Ia kembali mengapresiasi inisiatif Polda Maluku dalam mempertemukan berbagai instansi untuk membahas kesiapsiagaan menghadapi potensi sebaran abu vulkanik.
Menurutnya, sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, BMKG, pengelola transportasi udara, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci untuk memastikan kesiapan daerah menghadapi situasi tersebut.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, Pemerintah Provinsi Maluku berharap perlindungan masyarakat semakin optimal, risiko gangguan terhadap transportasi dapat diantisipasi, serta keberlangsungan aktivitas masyarakat di wilayah Maluku tetap terjaga.
