GlobalMaluku.ID,Ambon-Kesalahan fatal yang di buat oleh Pejabat Desa Lokki Ombrosis Putileihalat,terhadap tanah Ulayat yang di jualnya kepada salah satu Direktur Kepatauhan Bank Maluku menuai kontraversi di kalangan Masyarakat Desa Lokki.
Melalui pemberitaan awal media GlobalMaluku, terkait dengan masalah tanah ulayat yang dijual Ambrosis tidak ada kesepakatan dengan Masyarakat Negeri Lokki serta Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Lokki, Sandiri, dan Soa-Soa di desa tersebut.
Ambrosis mengambil kebijakan sendiri tanpa ketahuan, BPD, Saniri serta Soa dan masyarakat desa.
Abidin, Direktur Kepatauhan Bank Maluku Ketika di temui oleh media ini, Senin(29/1/2024) mengatakan, saya juga korban dari Pejabat Desa Lokki, jadi intinya Ambrosis harus bertanggung jawab terhadap masalah yang sementara terjadi di tengah-tengah masyarakat, pungkasnya.
Ia mengaku, kita akan cari jalan alternatif lain untuk pembangunan tersebut, karena kami tidak mau membangun di lahan yang bermasalah.
Selanjutnya, Amrosis harus berurusan dulu dengan masyarakat desa Lokki terkait dengan tanah yang sudah di gusur sekitar 1 hektar lebih.
Kata dia, Ambrosis orang pertama yang menghubungi saya, dan lewat telepon selulernya mengatakan ,bapa ada lahan yang sangat strategis. Dan saya pikir dia adalah bagian Pemerintah desa dan punya kewenangan, berarti dia sudah selesaikan dengan masyarakat desa terkait tanah tersebut, ujar Abidin.
Sebenarnya, kita punya target kalau pembangunan tersebut selesainya Desember 2023,tapi karena bermasalah dengan lahan akhirnya kami masih menunggu, dan mencari alternatif lain, ucapnya.
Kami mau melakukan yang terbaik untuk masyarakat desa Lokki dan ke-enam dusun yang ada, karena adanya Bank, berarti masyarakat tidak ke Piru atau ke Ambon lagi untuk menabung atau menarik uang mereka,itu saja, kami dari pihak Bank tidak ada kepentingan apa-apa.”Jadi Ambrosis Putileihalat yang bertanggung jawab karena saya juga Korban, terang Abidin pada media ini di ruang kerjanya kemarin.
Sementara itu salah satu warga Lokki yang tidak mau namanya dipublikasikan mengatakan ,Ambrosis Penat desa Lokki Makelar tanah -tanah Negeri dan ulayat kami, jadi dia harus bertanggung jawab secara hukum.
Kata sumber dia mengambil kebijakan sendiri tanpa ada persetujuan dari kami masyarakat Negeri, BPD, Saniri, Soa, dan Kaur Pemerintahan yang di desa Lokki.
Jadi semaunya dia saja, untuk melakukan hal-hal yang mengacaukan kami masyarakat yang ada di desa, beber sumber.
Selain itu juga, dia membuat SKT yang di bayar masyarkat per-KK , Rp. 250.00(dua ratus lima puluh ribu) yang sudah terhitung pada kami di desa itu 493 KK, kalau jumlah keseluruhan sudah mencapai 850 KK yang sudah di buat oleh Pejabat desa Lokki.
Hal ini juga diakui oleh salah satu staf desa Lokki ,yang tidak mau namanya di Publikasikan, mengatakan bahwa, selama ini kebijakan pejabat desa Lokki terhadap pembuatan SKT dan penjualan tanah di dusun Olas yang adalah petuanan kami anak negeri, kita saja sebagai Kaur Pemerintah desa Lokki tidak tahu apa-apa , kalau ada penjualan tanah dan SKT yang di lakukan oleh Ambrosis Putileihalat .
Itupun kami kalau di telpon lewat telpon selulernya, untuk mengikuti Ambrosis ke Piru, dan harus berikan dia punya uang, ungkap sumber.
Jadi kalau terkait dengan SKT dan penjualan tanah yang di lakukan oleh Ambrosis kami Kaur pemerintah desa tidak tahu apa-apa.
” Dan kami menjaga nama baik kita di tengah-tengah masyarakat desa Lokki, artinya jangan sampai masyarakat berpikir ,bahwa kami juga turut terlibat bersama-sama dengan Ambrosis dalam pembuatan SKT dan penjualan tanah, papar sumber.
