AMBON – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Maluku dinilai belum sejalan dengan potensi yang dimiliki. Kondisi ini menjadi sorotan DPRD karena dinilai masih terdapat berbagai kendala di lapangan yang menghambat optimalisasi pendapatan daerah.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Mumin Refra, mengungkapkan bahwa potensi PAD di Maluku sebenarnya cukup besar. Namun, hingga kini pemanfaatannya belum maksimal, terutama melalui peran cabang-cabang dinas milik Pemerintah Provinsi di daerah.
“Kami berharap cabang-cabang dinas benar-benar berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Jangan sampai target PAD hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi sulit diwujudkan di lapangan,” ujar Refra dalam rapat pembahasan LKPJ Gubernur Maluku, Senin lalu.
Menurutnya, kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa upaya peningkatan PAD masih jauh dari harapan. Berbagai kendala yang dihadapi dinas-dinas terkait menjadi faktor utama belum optimalnya capaian tersebut.
Selain itu, Refra juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan semata, tetapi turut memperhatikan persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.
“Kami berharap pemerintah bersama pihak terkait serius menangani persoalan sosial yang ada, karena ini menyangkut kehidupan masyarakat yang saat ini cukup memprihatinkan,” tambahnya.
Ia menegaskan, jika persoalan sosial tidak ditangani dengan baik, maka dapat berdampak pada stabilitas serta kualitas hidup masyarakat di masa mendatang.
DPRD Maluku berharap pemerintah daerah dapat melakukan langkah konkret dalam meningkatkan PAD sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
