JAKARTA, GLOBALMALUKU.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku meraih Penghargaan Terbaik I kategori Akses Pendidikan dan Layanan Pendidikan Tingkat Provinsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Prestasi tersebut disertai dana stimulan sebesar Rp2 miliar sebagai dukungan bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah.
Penghargaan itu diterima Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Capaian tersebut menjadi pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan di wilayah Maluku yang memiliki karakteristik geografis kepulauan, dengan masyarakat tersebar di 11 kabupaten/kota.
Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas penghargaan dan dukungan dana stimulan tersebut. Menurutnya, keberhasilan itu merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah bersama masyarakat Maluku.
Ia menilai, upaya memperluas akses pendidikan di Maluku bukan perkara mudah. Kondisi geografis yang terdiri atas gugusan pulau, kawasan pegunungan, wilayah terpencil, hingga daerah perbatasan menjadi tantangan tersendiri dalam menghadirkan pelayanan pendidikan yang merata.
“Penghargaan ini sangat berarti bukan cuma bagi pemerintah, tetapi bagi masyarakat dan 11 kabupaten/kota di Maluku,” ujar Lewerissa.
Menurutnya, penghargaan tersebut tidak semata-mata menjadi kebanggaan pemerintah provinsi, tetapi juga harus menjadi motivasi untuk memperkuat pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan.
Dana Stimulan Rp2 Miliar, Fokus pada Pemerataan
Dana stimulan sebesar Rp2 miliar yang diterima bersama penghargaan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam memperluas akses dan layanan pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Dr. Sarlota Singerin, mengatakan penghargaan tersebut harus dijadikan pemacu semangat untuk terus menata dan meningkatkan layanan pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Sarlota, tantangan geografis Maluku menuntut kerja sama seluruh pemangku kepentingan agar transformasi dan digitalisasi pendidikan dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok.
Pemerintah daerah, kata dia, perlu terus mendorong pemerataan layanan agar keterbatasan geografis tidak menjadi penghalang bagi anak-anak Maluku untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang layak.
Prestasi Harus Diikuti Hasil Nyata
Penghargaan dari Kemendagri tersebut menjadi momentum bagi Pemprov Maluku untuk memperkuat program pendidikan secara berkelanjutan.
Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan capaian di tingkat nasional benar-benar diikuti peningkatan layanan yang dirasakan masyarakat, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan tenaga pendidik, serta akses pembelajaran berbasis teknologi di wilayah terpencil.
Dengan kondisi Maluku sebagai provinsi kepulauan, pemerataan pendidikan membutuhkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah, bukan sekadar pendekatan yang seragam.
Dana stimulan Rp2 miliar juga perlu dimanfaatkan secara terukur, transparan, dan sesuai ketentuan agar mampu mendukung peningkatan layanan pendidikan secara nyata.
Pemprov Maluku diharapkan menjadikan penghargaan Terbaik I ini sebagai titik penguatan kinerja, sehingga prestasi yang diraih tidak berhenti pada seremoni, tetapi berlanjut pada perluasan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah Maluku. (*)
