AMBON, GLOBALMALUKU.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memperkuat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan menyusul mundurnya musim hujan dan rendahnya curah hujan. Pemerintah mengintensifkan koordinasi lintas instansi, menyiapkan posko siaga, serta mendorong kesiapan personel dan sarana prasarana penanggulangan bencana.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten II Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang, di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Kamis (15/09/2026).
Pertemuan itu melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, TNI-Polri, serta pemangku kepentingan lainnya.
Rapat tersebut menindaklanjuti informasi prakiraan musim hujan dari BMKG sebagai dasar penyusunan langkah antisipasi berdasarkan kondisi cuaca dan karakteristik wilayah di Maluku.
Kasrul Selang menegaskan, informasi prakiraan cuaca perlu dipahami sebagai peringatan dini agar pemerintah dan masyarakat dapat mengambil langkah pencegahan sebelum terjadi bencana.
“Ini bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, tetapi menjadi informasi bagi kita semua agar dapat melakukan langkah-langkah antisipasi. Pemerintah, TNI-Polri dan masyarakat harus bersama-sama menghadapi kondisi ini,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten/Kota Diminta Siaga
Pemprov Maluku mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat kesiapsiagaan di wilayah masing-masing. Upaya tersebut meliputi pemetaan daerah rawan, pemeriksaan kesiapan sarana prasarana, penyiapan sumber daya manusia, serta penguatan posko dan satuan tugas penanganan karhutla.
Koordinasi lintas sektor juga diarahkan untuk menyelaraskan pemantauan wilayah rawan kebakaran, kesiapan personel, serta mekanisme penanganan awal apabila muncul titik api.
Informasi mengenai zona musim, perkiraan awal musim hujan, dan durasi musim hujan di setiap wilayah menjadi perhatian penting. Hal ini karena kondisi cuaca di Maluku tidak selalu seragam antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya.
Karena itu, pemerintah daerah diminta menyesuaikan langkah antisipasi dengan kondisi geografis dan tingkat kerawanan di wilayah masing-masing.
Sarana Prasarana dan Keterlibatan Masyarakat
Selain koordinasi dan kesiapan personel, ketersediaan sarana prasarana menjadi faktor penting dalam penanganan karhutla. Peralatan pemadaman, akses menuju lokasi kebakaran, serta kemampuan petugas menjangkau daerah terpencil perlu menjadi perhatian agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
Pemprov Maluku juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendeteksi potensi kebakaran sejak dini, terutama di kawasan yang jauh dari jangkauan petugas.
Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Pencegahan sejak awal dinilai penting untuk mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak terhadap kesehatan, lingkungan, serta aktivitas ekonomi warga.
Di sisi lain, ancaman kekeringan juga memerlukan perhatian karena dapat mengganggu ketersediaan air bersih dan kegiatan masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami periode kering berkepanjangan.
Mitigasi Harus Berujung pada Kesiapan Nyata
Penguatan koordinasi menjadi langkah penting, tetapi efektivitas penanganan karhutla sangat bergantung pada kesiapan nyata di lapangan.
Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota, TNI-Polri, BPBD, BMKG, instansi teknis, dan masyarakat perlu memastikan setiap rencana antisipasi disertai pembagian tugas yang jelas, kesiapan peralatan, serta mekanisme respons cepat.
Dengan kondisi musim hujan yang mengalami pergeseran, Pemprov Maluku berharap seluruh unsur tidak menunggu terjadinya kebakaran atau kekeringan yang lebih luas untuk bertindak.
Langkah antisipasi sejak dini diharapkan mampu menekan risiko bencana, melindungi kawasan hutan dan lahan, serta menjaga keselamatan masyarakat di seluruh wilayah Maluku.
