AMBON—Aksi Demo yang digelar oleh dua kelompok Demonstran yakni Aliansi Masyarakat Maluku dan OKP Cipayung Plus di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku berlangsung agak ricuh. Karang Panjang, Senin (1/09/2025).
Aliansi Masyarakat Maluku (AMM), yang awalnya melakukan aksi di DPRD sekitar pukul 13.30 WIT. Dengan beberapa orator yg menyampaikan aspirasi berjalan dengan lancar dan aman.
Aliansi Masyarakat Maluku dalam menyampaikan orasi, mereka disambut baik oleh pimpinan dan anggota dewan yang hadir “melantai” bersama masa aksi dari aliansi AMM. Namun, aksi demo tak terkendali ketika masa aksi dari OKP Cipayung Plus tiba dengan pengeras suara dari arah belakang.
Muncul suara-suara sumbang yang kemudian saling ejek, yang kemudian diikuti dengan saling lempar dengan gelas dan botol air meneral. Dan mengakibatkan beberapa anggota dewan dan juga aparat keamanan kena timpuk.
Akibat kericuhan tersebut para pimpinan dan anggota dewan digiring masuk oleh staf dan Pamdal DPRD ke dalam gedung aspirasi rakyat, setelah kericuhan saling lempar itu mereda masa aksi dari Aliansi Masyarakat Maluku kembali menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka kepada Ketua DPRD Benhur Watubun dan pimpinan serta anggota dewan lainnya
Tuntutan Aliansi Masyarakat Maluku, diantaranya. Menuntut DPR di tingkat RI dan Daerah mengutamakan alokasi anggaran yang berbasis pada kebutuhan rakyat bukan pada kepentingan elit dan golongan tertentu, mendesak revisi UU Polri secara substansial, mendesak transparansi penegakan hukum terhadap kriminalisasi dan represif yang dilakukan oknum Polri kepada masa aksi diseluruh indonesia, menuntup Pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU masyarakat adat dan RUU perampasan aset.
Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun. Menerima tuntutan masa aksi serta menyampaikan terima kasih kepada demonstran yang telah melakukan aksi dan menyampaikan tuntutannya, sebagai bentuk suara rakyat.
”Kami akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan kami sebagai DPRD. Sebab aspirasi rakyat merupakan amanah yang terus Kemi perjuangkan sebagai wakil rakyat” ungkapnya.
Sementara OKP Cipayung Plus menyodorkan 10 poin tuntutan, yakni. Usut tuntas kasusu kekerasan terhadap rakyat termasuk kasus ojol, reformasi sistem dalam tubuh Polri secara menyeluruh, tolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR serta kenaikan pajak, batalkan UU Cipta Kerja, mendesah pengesahan RUU daerah Kepulauan, mendesak cabut izin tambang bermasalah seperti, PT BatuLicin dan Wargonda, segera tangani isu lingkungan terkait tambang emas di Gunung Botak, dorong pembangunan ekonomi rakyat, mendesak pemerintah dan DPRD agar memprioritaskan anak daerah dalam pengelolaan Blok Masela, kembalikan otonomi daerah.
Merespon tuntutan Cipayung Plus, Watubun menegaskan, apa yang menjadi aspirasi baik kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, DPRD hingga Kepolisian akan ditindaklanjuti, bahkan untuk tuntutan khususny ke Pemerintah Provinsi, akan diampaikan langsung dalam paripurna nantinya. “Supaya tidak ada dusta diantara kita. Yakinkanlah ditangan rakyat yang sudah dititipkan kepada wakilmu ini, kami akan menyampaikan keluh kesah ini kepada Pempus, Pemprov dan Kota. DPRD berdiri diatas segala kepentingan Rakyat,” tegas Benhur.
