GlobalMaluku.ID Ambon-Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, ST. Membuka Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku, yang di hadiri para wakil Pimpinan Dewan sembilan fraksi, Penjabat Gubernur Maluku dan OPD Mitra Se-Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda Anggaran Pensapatan dan Belanja Daerah(APBD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025. Ruang Sidang DPRD, karang panjang, Ambon (30/11/2024)
Ketua DPRD Benhur George Watubun dalam sambutannya mengatakan, beberapa waktu lalu, Pemerintah daerah telah menyampaikan ranperda tentang APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2025,kepada DPRD untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama.
“Sesuai dengan mekanisme yang berlaku, maka Ranperda tersebut telah dibahas dengan tahapan, baik secara internal DPRD maupun pembahasan pada rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.” ucap Benhur.
Dirinya mengatakan”berbagai permasalahan yang menjadi perhatian DPRD dalam Ranperda APBD tahun anggaran 2025 telah dibahas bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah secara intensif, dalam semangat hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
“Oleh karena itu sangat diharapkan, agar setiap permasalahan yang ditemui dalam keseluruhan proses pembahasan RAPBD tahun anggaran 2025, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.” ujar Benhur.
“Dan mengakhiri rangkaian proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2025, maka berdasarkan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, kabupaten dan kota, maka jadwal pembahasan tahun anggaran 2025 ini telah ditetapkan oleh badan musyawarah.” kata Benhur
Dikatakan”sesuai jadwal pembahasan tersebut, sebelum kita tiba pada pengambilan keputusan, perlu didahului dengan penyampaian sikap politik oleh fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku, terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2025. Untuk itu diberikan kesempatan untuk setiap fraksi menyampaikan pendapat akhir fraksinya” ungkap Ketua DPRD.
Sementara itu, ditempat yang sama,Ketua Fraksi Gerindra Jhon Laipeni membacakan pendapat akhir fraksinya mengatakan, kami mengapresiasi semua penyusunan dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap Ranperda APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2025, sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah dan DPRD untuk dapat merasionalisasikan pengangaran daerah, baik dari aspek pendapatan, belanja maupun pembiayaan Guna mewujudkan target-target capaian pembangunan daerah di Provinsi Maluku yang tertuang dalam Ranperda APBD tahun anggaran 2025.
APBD 2025 merupakan titik awal kerja Pemerintah Provinsi Maluku, untuk melaksanakan pembangunan di Maluku yang merupakan bagian pembangunan nasional menuju cita-cita Indonesia Emas tahun 2045. Yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045,Ungkap Laipeni
Lanjut Jhon, “namun dipahami juga rancangan APBD tahun anggaran 2025 ini, belum dirancang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku yang terintegrasi dan sinkron dengan RPJPN 2025-2045, serta RPJMN 2025-2029. Sebab RPJMD Provinsi Maluku sebelumnya berada dalam periodesasi 2019-2024, dan sudah berakhir.”
“Sedangkan pemerintah daerah dan DPRD belum menetapkan RPJMD Provinsi Maluku tahun 2025-2029. Karena rancangan baru akan disusun oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2025-2030, yang akan dilantik pada bulan Februari 2025,” Urainya.
Kata dia”meski demikian, upaya dan kerja keras pemerintah daerah beserta jajarannya untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku tahun anggaran 2025, yang selaras serta mengacu dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, agar pembangunan di Provinsi Maluku pada tahun 2025 tetap sesuai target yang ditentukan menuju Indonesia Emas 2045 patut kita apresiasi.” pungkasnya
“Untuk itu, Fraksi Gerindra pada kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih kepada Penjabat Gubernur Maluku dan Plh Sekretaris Daerah yang telah mengemban tugas dengan baik di masa transisi ini dalam mengelolah dan menata pemerintahan serta menggerakan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,papar Laipeni
Ia menambahkan, Fraksi Gerindra telah mengkaji, menelaah dan mencermati isi dokumen Ranperda APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2025 ini beserta hasil-hasil pembahasannya, kami berprinsip bahwa upaya dan tekad baik telah menjadi dasar dalam merancang dan membahas RAPBD tahun 2025, serta diupayakan selaras dengan RKPD Provinsi Maluku dan RKP tahun 2025.
Dikatakan “namun apabila nanti setelah pemerintahan Provinsi Maluku menetapkan RPJMD Provinsi Maluku tahun 2025-2029, ditemukan ada sejumlah program dalam RAPBD 2025 ini kurang selaras dengan RPJMD Provinsi Maluku 2025-2029, maka tentu kami pahami, akan ada ruang untuk melakukan sinkronisasi dan penyelarasan melalui pembahasan RAPBDP tahun 2025,”tutur Jhon.
“Pada akhirnya, kami Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Maluku dengan ini menyatakan menerima Ranperda tentang APBD provinsi Maluku tahun anggaran 2025, untuk dapat disahkan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Maluku. Dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Maluku, pinta Laipeni.
