Home / Politik

Kamis, 18 September 2025 - 10:21 WIB

Komisi II DPRD Maluku Temui Berbagai Persoalan Pada Masa Reses.

AMBON– Komisi ll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku, beberapa hari lalu melakuan reses atau waktu kusus dalam agenda kerja anggota DPRD pada wilayah pemilihan dapil yakni, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) di Pulau Pisang Kecamatan Banda dan beberapa lokasi lain.

Dalam kunjungan itu, wakil rakyat menemukan rata-rata masyarakat masih tergolong ekonomi rendah, ujar ketua komisi ll DPRD Maluku, Irawadi kepada sejumlah wartawan saat di wawancarai di ruang komisi, Karang Panjang, Selasa (16/09/2025)

Irwadi menyebut, ”kunjungan komisi telah melihat secara detail kesulitan yang dialami masyarakat, selain itu berbagai infrastruktur dan swadaya lain juga belum di perhatikan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat (Pempus) seperti, pembangunan fasilitas Sekolah Dasar (SD), maupun masalah listrik dan sumber air bersih,”

Dari kekurangan yang ada. Syukur Alhamdulillah listrik teleh di penuhi dengan baik, untuk air bersih masyarakat sementara ini masih menggunakan sumur sebagai kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga  Ini Yang Disampaikan Kapolres SBB Pada Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Salawaku 2025

”Jika dilihat secara kasat mata masalah pendidikan yang menjadi prioritas utama namun setelah kami mencermati di wilayah tersebut jumlah siswa sangat terbatas dikarenakan keseluruhan kepala keluarga berjumlah 25 (KK) untuk itu alternatifnya adalah para siswa diharuskan bersekolah di desa tetangga, kemudian untuk infrastruktur pendidikan Sekolah Dasar (SD) juga sulit karena jumlah siswa tergolong sedikit,” jelas Irawadi

Kami juga mengunjungi desa Nusantara; ditemukan beberapa persoalan yakni krisis air bersih maupun infrastruktur jalan lingkar gunung api Banda, Ia mengaku proses ini membutuhkan kalaborasi dan adaptasi dengan pihak desa setempat maupun pemerintah daerah Maluku Tengah (Malteng) dan pemprov Maluku dalam melihat persolan tersebut, ungkapnya

Lanjutnya ”Ada juga desa Kampung Baru masyarakat sangat membutuhkan alat tangkap ikan maupun peralatan nelayan lain, guna aktifitas sehari hari, ini perlu di lihat. Jika dilihat secara geografis pulau Banda masuk dalam wilayah dengan kategori lautan, untuk itu butuh sentuhan pemerintah dengan menambahkan armada kapal dalam membantu transportasi antar pulau maupun antar kota kecamatan atau kabupaten dan provinsi,”

Baca Juga  Dekan Fisip UKIM mengucapkan Selamat Merayakan Idul Hari Raya Idul Fitri 1446 H

Pihaknya menyadari bahwa selama ini rute kapal Pelni masih beroperasi antara kota provinsi dan kabupaten yakini melayani Tulehu Banda dan sabuk Nusantara melayani Ambon Banda namun belum cukup, untuk itu ia minta kepada Dinas terkit dalam hal ini perhubungan provinsi Maluku agar melakukan penambahan armada untuk transportasi laut di perairan Banda, pungkas politisi partai Nasdem itu.

Kecamatan Amahai Negeri Haruru kota Masohi dan negeri Rutah dari hasil reses komisi ll, wakil rakyat menemukan bahwasanya sebagian masyarakat berprofesi sebagai petani dan nelayan, mereka sangat membutuhkan bibit semai, dan pupuk organik guna bercocok tanam dan juga peralatan nelayan. Infrastruktur jalan tani juga dikeluhkan masyarakat, mereka meminta agar perlu di lihat oleh pemerintah daerah. Tutupnya.

Share :

Baca Juga

Politik

LIMA DPK GOLKAR AMBON MELAWAN! MUSDA JILID II DISOAL, ELLY TOISUTTA DIGUGAT KE MAHKAMAH PARTAI!

Politik

Richard Louhenapessy Ingatkan Golkar Rangkul Kader, Musda X Dihantam Protes: Konsolidasi atau Perpecahan?

Politik

Musda X Golkar Ambon Jadi Momentum Konsolidasi, Ely Toisuta Tekankan Soliditas dan Bodewin Wattimena Ajak Kader Kedepankan Musyawarah

Politik

Sangkala Desak Pemda Buka Akses Pasar UMKM Maluku, Investasi Jangan Jalan di Tempat

Politik

Sambut Investasi Blok Masela, DPRD Maluku Desak Pemda Siapkan SDM dan Perkuat Produksi Pangan Lokal

Politik

DPRD Malteng Tegaskan Perjuangan Tapal Batas Samasuru Masih Berlanjut

Politik

Demokrat Tak Gegabah Hadapi Wacana Pemilu Terpisah, Halimun: Tunggu Aturan Resmi

Politik

Franky Loupatty dan Jalan Panjang Mengawal Suara dari Pulau-Pulau Lease