AMBON, GlobalMaluku.id | Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat strategi perluasan akses keuangan bagi masyarakat dengan mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperluas literasi keuangan, serta menghadirkan layanan keuangan yang menjangkau wilayah kepulauan dan daerah tertinggal.
Komitmen tersebut dipaparkan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, dalam Virtual Assessment Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 bersama dewan juri nasional, yang berlangsung secara daring dari Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (28/7/2026).
Dalam pemaparannya, Vanath menegaskan bahwa keikutsertaan Maluku dalam penilaian TPAKD Award 2026 menjadi momentum untuk menunjukkan berbagai inovasi dan capaian pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan keuangan formal secara merata di seluruh wilayah Maluku.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting untuk memastikan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses layanan keuangan.
Salah satu capaian yang disoroti ialah realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai program unggulan TPAKD pada 2025. Penyaluran kredit tersebut menjangkau 21.840 debitur UMKM dengan nilai mencapai Rp1,02 triliun, melampaui target awal sebanyak 3.000 debitur.
Vanath mengatakan, pemerintah daerah akan terus mendorong agar pembiayaan lebih banyak menyasar pelaku usaha mikro dan supermikro. Langkah ini diharapkan membuka peluang bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan modal produktif sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap praktik rentenir.
Selain penyaluran KUR, TPAKD Maluku juga menjalankan sejumlah program, antara lain pencocokan usaha UMKM dengan lembaga jasa keuangan (business matching), pembukaan rekening Simpanan Pelajar (SimPel), pengembangan ekosistem keuangan berbasis komoditas pala, perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan, serta penambahan Agen Laku Pandai.
Memasuki 2026, Pemprov Maluku turut mengembangkan ekosistem keuangan inklusif di Kampung Nelayan Merah Putih melalui kolaborasi TPAKD, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta lembaga jasa keuangan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan literasi keuangan dan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
Pemerintah Provinsi Maluku juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota mereplikasi program kredit bersubsidi untuk membantu masyarakat memperoleh pembiayaan yang lebih terjangkau. Program yang telah dijalankan di Kabupaten Maluku Tengah tersebut direncanakan untuk dikembangkan di Kota Tual.
Vanath menjelaskan, penguatan akses keuangan tersebut sejalan dengan perkembangan ekonomi Maluku. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi provinsi tercatat sebesar 4,56 persen, sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita meningkat menjadi Rp33,65 juta.
Ia juga menyebutkan, TPAKD telah terbentuk di seluruh wilayah Maluku, terdiri atas satu TPAKD provinsi dan sebelas TPAKD kabupaten/kota. Struktur tersebut diharapkan memperkuat koordinasi dan pelaksanaan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.
Dalam proses penilaian, dewan juri mendalami efektivitas program, inovasi daerah, keberlanjutan kegiatan, serta strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan di wilayah kepulauan.
Penilaian tersebut melibatkan unsur OJK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Tony Blair Institute, dan kalangan akademisi.
Melalui berbagai program tersebut, Pemprov Maluku menargetkan akses pembiayaan yang semakin luas, terutama bagi UMKM, masyarakat pesisir, dan pelaku usaha kecil di wilayah kepulauan. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar layanan keuangan formal dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
