AMBON, GLOBALMALUKU.ID | Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Noaf Rumauw, mendorong agar masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) mendapat prioritas dalam penyerapan tenaga kerja pada berbagai aktivitas pembangunan dan operasi Blok Masela.
Hal itu disampaikan Noaf saat menerima dan berdialog dengan mahasiswa asal MBD dan KKT di ruang paripurna DPRD Provinsi Maluku, Senin (5/10/2026). Pertemuan tersebut membahas aspirasi mahasiswa terkait keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek strategis nasional tersebut.
Noaf menilai masyarakat dari wilayah yang berkaitan langsung dengan keberadaan sumber daya alam harus memperoleh manfaat nyata, termasuk melalui kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi.
“Saya secara pribadi sepakat dengan seluruh teman-teman mahasiswa MBD bahwa sepanjang operasi blok migas, dua kabupaten ini harus diprioritaskan. Soal rekrutmen, tidak ada tawar-menawar,” tegas Noaf.
Dorongan tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku yang sebelumnya menempatkan KKT dan MBD sebagai Zona A dalam skema zonasi tenaga kerja Blok Masela, dengan catatan tenaga kerja yang direkrut tetap memenuhi kompetensi dan sertifikasi sesuai kebutuhan industri.
Proyek LNG Abadi Masela sendiri telah memasuki tahap pembangunan fisik sejak groundbreaking pada 16 Juli 2026. Pemerintah memperkirakan proyek tersebut dapat menyerap lebih dari 12.000 tenaga kerja pada puncak masa konstruksi.
DPRD Minta Perusahaan dan Vendor Dipanggil
Untuk memastikan peluang kerja bagi masyarakat lokal tidak berhenti pada wacana, Noaf meminta pimpinan DPRD Maluku segera memanggil instansi terkait, pihak ketenagakerjaan, perusahaan, serta vendor yang terlibat dalam aktivitas Blok Masela.
Menurutnya, forum bersama diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai sejauh mana tenaga kerja asal MBD dan KKT telah dilibatkan dalam proyek tersebut.
“Saya minta pimpinan, dalam waktu tidak boleh lama, undang kepala dinas, pihak tenaga kerja dan pihak terkait. Kita bicara soal ini. Ini harus cepat supaya persoalannya bisa kita tuntaskan,” katanya.
Ia juga meminta vendor yang bekerja dalam proyek Masela hadir dalam pembahasan bersama DPRD. Dengan demikian, pola rekrutmen dan keterlibatan tenaga kerja lokal dapat diketahui secara lebih terbuka.
Noaf menilai komitmen penyerapan tenaga kerja lokal tidak semestinya hanya dilihat dari angka tertentu. Menurutnya, peluang bagi masyarakat Maluku perlu terus diperluas sesuai kebutuhan dan kemampuan tenaga kerja.
“Kalau soal tenaga kerja, jangan hanya bicara 30 persen. Bagi saya 30 persen itu kecil. Kita harus berani memperjuangkan hak masyarakat Maluku,” ujarnya.
Jangan Sampai Maluku Hanya Menjadi Penonton
Noaf menegaskan, besarnya investasi Blok Masela harus diikuti dengan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat Maluku.
Pemerintah pusat sendiri menyatakan pengembangan LNG Abadi Masela diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi di Kepulauan Tanimbar.
Karena itu, menurut Noaf, masyarakat MBD dan KKT harus memiliki ruang yang cukup untuk mengambil bagian dalam proyek tersebut, terutama mereka yang mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan industri.
“Maluku ini harus punya bagian dan hak yang besar. Kita harus berpendirian dan berani bicara kepada pemerintah pusat,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar tenaga kerja lokal yang memiliki kemampuan tidak tersisih dalam proses rekrutmen.
“Kalau anak-anak negeri ini masih bisa bekerja, jangan sampai mereka dilewatkan. Pemerintah itu tugasnya untuk masyarakat,” tegasnya.
Mahasiswa Diminta Beri Ruang DPRD Berproses
Di sisi lain, Noaf meminta mahasiswa MBD dan KKT yang menyampaikan aspirasi tetap memberikan kesempatan kepada DPRD Maluku untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme kelembagaan.
Ia memastikan aspirasi dan dokumen yang disampaikan mahasiswa akan menjadi bahan pembahasan DPRD.
“Kami percaya teman-teman di DPRD tidak mungkin menutup mata dan telinga untuk mendengar aspirasi adik-adik semua. Hanya saja, adik-adik kasih kesempatan kepada kami untuk berproses sesuai mekanisme yang sedang berlangsung dalam pemerintahan,” ujarnya.
Noaf berharap pembahasan yang melibatkan pemerintah, perusahaan, kontraktor dan vendor nantinya menghasilkan langkah konkret, sehingga masyarakat MBD dan KKT tidak hanya menjadi penonton, tetapi dapat mengambil bagian dalam peluang kerja dan aktivitas ekonomi yang muncul dari pengembangan Blok Masela.
