GlobalMaluku.ID,Ambon-Ketidak mampuan penjabat Bupati SBB, Brigjen TNI Andi Chandra as’adudin,dalam mengelola kabupaten SBB sehingga menimbulkan polemik dimana – mana, bahkan kabar ini cukup meresahkan masyarakat, dan sampai ke telinga Perwakilan Ombudsman Rl jakarta di Ambon.
“Memang benar adanya.
persoalan di SBB, dan ini menarik perhatian dari perwakilan lembaga Negara yang berada di ibu kota Provinsi Maluku, ucap Hasan Slamet via telepon selulernya.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamet SH MH lewat telepon selulernya, kepada Media ini,pada (Jumat, 29/12/2023)mengaku, sangat prihatin dengan berbagai kondisi dan gejolak di Kabupaten SBB dibawah pimpinan Andi Chandra As’Aduddin.
Menurut Hasan Slamet, berbagai laporan mal administrasi yang dilaporkan ke Ombudsman, yaitu menyangkut tentang kisruh dan ketidak becusan administrasi yang berkaitan dengan pelayanan terhadap rumah sakit daerah di Piru.
Selain itu juga, pembayaran terhadap tenaga Nakes mau pun tenaga Honorer yang tidak tertib
Menurut Slamet, berbagai macam polemik yang terjadi di Kabupaten SBB bermuara dari ketidak profesional Andi Chandra mengelola Kabupaten SBB.
Karena persoalan ini juga, Hasan Slamet meminta,Menteri Dalam Negeri- RI Tito Karnavian untuk kembali meninjau dan mengevaluasi kepemimpinan Andi Chandra As’ Aduddin karena tidak bisa menyelesaikan program pembangunan dan berbagai persoalan di Masyarakat sehingga muncul kekisruhan.
Dari Persoalan- Persoalan ini, Nampak sekali bahwa Penjabat Bupati SBB itu tidak memiliki kemampuan Leadership dalam hal mengelola Pemerintahan secara baik, makanya Ombudsman menyarankan supaya pihak yang berkompeten, dalam hal ini Mendagri untuk mengevaluasi dan memberhentikan Penjabat Bupati SBB Andi Candra as’adudin.
Slamet juga menyarankan kepada Mendagri, untuk mencari figur – figur yang berkompeten dan memiliki kemampuan untuk mengelola persoalan – persoalan di Masyarakat dan Pembangunan di Bumi Saka Mese Nusa.
Untuk di ketahui, sebelumnya, berbagai organisasi di Tanah air seperti Kontras, ICW dan Perludem juga melaporkan Mendagri RI , Tito Karnavian ke Ombudsman -RI , karena Mereka mensinyalir Tito telah melakukan mal administrasi berkaitan dengan penentuan Penjabat Kepala Daerah dengan menabrak berbagai aturan perundangan dan prinsip demokrasi yang merupakan perbuatan melanggar hukum.
Atas dasar pengaduan tersebut maka, Mereka meminta Ombudsman RI , sesuai tugas dan wewenangnya untuk menerima, memeriksa laporan, dan/atau pengaduan secara transparan dan akuntabel, serta menyatakan mal administrasi tindakan Mendagri dalam menentukan Penjabat Kepala Daerah.
Mereka juga menilai, ada potensi konflik kepentingan dan pelanggaran asas profesionalitas,
Soalnya, mereka menduduki dua jabatan sekaligus secara aktif, padahal konflik kepentingan dan pelanggaran asas profesionalitas tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Tito juga dinilai menabrak sederet UNDANG-UNDANG dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Ternyata apa yang disinyalir oleh sejumlah organisasi tersebut di Kabupaten Seram Bagian Barat, dimana nanti nya terjadi konflik kepentingan kini benar adanya.
Karena dalam jabatan Brigjen Andi Chandra sebagai Penjabat Bupati SBB dan sebagai petinggi TNI aktif, dimana ia ragu- ragu dalam mengambil keputusan terkait nasib Masyarakat SBB sehingga dampaknya adalah APBD SBB mengalami penurunan yang drastis tanpa ada pembangunan di Kabupaten ini.
Andi Chandra yang memiliki pengalaman nihil birokrasi justru membuat rakyat SBB semakin menderita dengan tidak berputarnya roda ekonomi Masyarakat, sehingga Kabupaten SBB ibarat kabupaten mati.
Demi kemajuan dan keselamatan terhadap kebutuhan hidup masyarakat SBB, untuk itu, Hasan Slamet selaku perwakilan Ombudsman Rl jakarta di Ambon, meminta kepada Mendagri, agar Andi Candra harus di evaluasi dari Pj Bupati di kabupaten SBB.
