AMBON, GlobalMaluku.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Maluku. Kali ini, Kota Ambon berhasil meraih Peringkat I Manise Treasury Award (MATRA) sebagai Daerah dengan Penyaluran Dana Desa Terbaik Lingkup Provinsi Maluku Semester I Tahun 2026.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku, sebagaimana tertuang dalam Piagam Penghargaan Nomor SER-28/WPB.32/2026 tertanggal 22 Juli 2026.
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Ambon dalam memastikan proses penyaluran Dana Desa berlangsung tepat waktu, tertib, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keberhasilan tersebut juga mencerminkan kuatnya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kota Ambon, pemerintah negeri/desa, serta seluruh perangkat daerah terkait dalam mendukung tata kelola keuangan yang akuntabel dan pembangunan di tingkat desa.
Prestasi ini sekaligus melanjutkan rekam jejak positif Pemkot Ambon dalam pengelolaan Dana Desa. Sebelumnya, pada Februari 2021, Kota Ambon juga menerima penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan penyaluran Dana Desa tercepat se-Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021. Saat itu, penyaluran tahap pertama Dana Desa sebesar Rp1,27 miliar kepada lima desa serta penyaluran BLT Dana Desa sebesar Rp216,9 juta menjadi yang tercepat di Maluku.
Wali Kota: Penghargaan Ini Bukti Komitmen Pemkot
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah serta pihak-pihak terkait yang telah bekerja keras sehingga Kota Ambon kembali meraih penghargaan bergengsi tersebut.
Menurutnya, penghargaan tersebut bukan sekadar capaian administratif, melainkan bentuk pengakuan atas komitmen Pemerintah Kota Ambon dalam memastikan pengelolaan dan penyaluran Dana Desa berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
“Penghargaan yang kita terima hari ini tentu menjadi kebanggaan bagi Pemerintah Kota Ambon. Tetapi yang lebih penting, ini menunjukkan bahwa ada konsistensi dalam upaya kita memastikan Dana Desa dapat disalurkan secara tepat waktu dan dikelola untuk memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Bodewin saat dikonfirmasi di Balai Kota, Rabu (22/7/2026).
Ia menambahkan, penghargaan yang diraih pada tahun 2026 menjadi motivasi untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas tata kelola Dana Desa.
“Sebelumnya, pada tahun 2021 Kota Ambon juga mendapat penghargaan sebagai daerah dengan penyaluran Dana Desa tercepat di Provinsi Maluku. Karena itu, capaian hari ini harus menjadi motivasi bagi kita untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja tersebut,” tegasnya.
Dana Desa Harus Berdampak bagi Masyarakat
Bodewin menegaskan, Dana Desa memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa maupun negeri. Karena itu, setiap tahapan penyaluran hingga pemanfaatannya harus dilakukan secara tertib dan tepat sasaran.
“Yang paling penting bukan hanya bagaimana dana itu disalurkan, tetapi bagaimana dana tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan secara tepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat, mendukung pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa dan negeri,” katanya.
Ia berharap penghargaan tersebut menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Ambon dan pemerintah negeri/desa untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat koordinasi dengan instansi vertikal, serta memastikan setiap anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Penghargaan ini harus menjadi motivasi untuk kita terus memperbaiki tata kelola pemerintahan. Kita ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang dikelola pemerintah, termasuk Dana Desa, benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan di Kota Ambon,” pungkasnya.
Pemerintah Kota Ambon juga menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku atas penghargaan yang diberikan. Diharapkan, capaian ini semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara dan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel.
