GLOBALMALUKU.ID, AMBON | Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa penanganan konflik antarkampung di Maluku tidak boleh berhenti pada upaya meredam ketegangan. Setelah situasi keamanan kembali kondusif, aparat penegak hukum harus menindaklanjuti setiap pelanggaran secara tegas, berkelanjutan, dan tanpa diskriminasi.
Penegasan tersebut disampaikan Lewerissa saat menghadiri Rapat Forum Koordinasi Keamanan Maluku yang diinisiasi Polda Maluku di Lantai 2 Gedung A Polda Maluku, Selasa (22/9/2026).
Dalam forum tersebut, Gubernur menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan media massa untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta kerukunan masyarakat di Provinsi Maluku.
Menurutnya, stabilitas keamanan merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan pembangunan. Negara juga memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.
“Rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat merupakan salah satu wujud nyata kehadiran negara,” ujar Lewerissa, dikutip dari Media Center Pemerintah Provinsi Maluku.
Konflik Tak Boleh Berulang Tanpa Penyelesaian
Lewerissa menyoroti dinamika konflik antarkampung yang masih terjadi di sejumlah wilayah Maluku. Ia menegaskan bahwa pemerintah bersama seluruh unsur terkait harus mengerahkan sumber daya yang tersedia untuk menghentikan konflik secepat mungkin sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Namun, menurutnya, penghentian bentrokan saja tidak cukup. Penanganan pascakonflik harus disertai penegakan hukum yang konsisten agar memberikan efek jera sekaligus mencegah terulangnya peristiwa serupa.
Gubernur mengapresiasi langkah cepat Kapolda Maluku beserta jajaran TNI yang turun langsung ke lapangan ketika terjadi dinamika keamanan. Respons cepat tersebut dinilai penting untuk meredam eskalasi konflik.
Meski demikian, ia menekankan bahwa upaya menjaga perdamaian harus berjalan seiring dengan kepastian hukum dan keadilan.
Penegakan hukum, lanjutnya, harus dilakukan tanpa diskriminasi serta menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
Perdamaian Bukan Sekadar Seremoni
Gubernur juga mengingatkan bahwa pencegahan konflik tidak boleh hanya menjadi agenda simbolis atau seremonial. Nilai perdamaian, persaudaraan, dan kerukunan harus benar-benar tertanam dalam kesadaran masyarakat dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Bagi Maluku yang memiliki ikatan sosial dan tradisi persaudaraan antarmasyarakat, upaya merawat kerukunan membutuhkan keterlibatan semua pihak, bukan hanya aparat keamanan.
Karena itu, forum koordinasi harus mampu menerjemahkan komitmen bersama menjadi langkah konkret di lapangan, mulai dari pencegahan potensi konflik, penguatan komunikasi antarkelompok masyarakat, hingga penanganan persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan.
Media Sosial Bisa Menjadi Pemicu Provokasi
Selain konflik fisik, Lewerissa turut menyoroti tantangan keamanan di tengah perkembangan teknologi informasi dan media sosial.
Informasi yang beredar di ruang digital, termasuk konten yang direkayasa menggunakan mesin atau robot, berpotensi memengaruhi perilaku masyarakat dan menjadi sarana penyebaran provokasi.
Karena itu, masyarakat diminta tidak mengabaikan pentingnya literasi informasi. Pemerintah, kepolisian, TNI, akademisi, masyarakat sipil, dan media massa perlu bekerja sama memberikan edukasi agar masyarakat mampu menyaring informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.
Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dapat memperkeruh situasi, terutama ketika berkaitan dengan persoalan sensitif di tengah masyarakat.
Forum Keamanan Harus Menghasilkan Tindakan Nyata
Lewerissa menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Forum Koordinasi Keamanan Maluku yang diinisiasi Polda Maluku. Ia berharap forum tersebut tidak sekadar menjadi wadah formalitas, tetapi benar-benar aktif membangun koordinasi dan menghasilkan solusi konkret bagi persoalan keamanan daerah.
Pesan Gubernur jelas: menjaga keamanan bukan hanya soal menghentikan konflik ketika pecah, melainkan juga memastikan akar persoalan ditangani, hukum ditegakkan, dan perdamaian dipelihara secara berkelanjutan.
“Forum ini harus bergerak nyata. Hukum harus menjadi panglima, dan seluruh elemen harus bersama-sama menjaga keamanan serta kerukunan masyarakat Maluku,” tegasnya.
Dengan penguatan koordinasi lintas sektor dan penegakan hukum yang konsisten, Pemprov Maluku berharap stabilitas keamanan dapat terjaga sehingga masyarakat bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dan pembangunan daerah berlangsung dengan baik.
