GlobalMaluku.ID,Ambon-Panitia Khusus( Pansus)LKPJ Dewan Perwakilan Rakyat Pemerintah Daerah (DPRD)Provinsi Sumatera Utara melakukan Kunjungan kerja (Kunker) ke Pemerintah Provinsi Maluku.
Kunker tersebut di terimah langsung oleh, Penjabat(Pj) Gubernur Maluku, Sadali le, yang di dampingi oleh Kepala Bapedda Anthoni Lailosa dan sejumlah OPD dilingkup Pemprov,yang bertempat di rauang rapat lantai 6 Kantor Gubernur Maluku pada,Senin(13/5/2024).
Adapun kegiatan tersebut bertujuan untuk melihat kinerja yang di lakukan oleh Pemrov Maluku dalam penyusunan atau cara kerja LKPJ.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Provinsi Sumatera Utara,Ir.Tangkas Manimpang Tobing menyampaikan ,terima kasih dan apresiasi atas kesediaan Pemrov Maluku ,yang langsung di hadiri oleh Pj Gubernur Maluku.
Adapun kedatangan kami kemari adalah :kunjungan kerja(Kunker) dari pansus LKPJ Provinsi Sumatera Utara, yang adalah saya sendiri sebagai pimpinan Pansus LKPJ Provinsi Sumatera Utara tahun 2023,ujarnya.
kenapa kita memilih Maluku? Kata dia, karena pernah kita mendapat berita, kita tidak tahu itu hoax atau apa dan kita cek di google, bahasannya Provinsi Maluku ini pernah mengembalikan LKPJ Gubernur, tentu hal itu membuat kita dari Provinsi Sumatera Utara, mau tahu dan sharing serta buka pikiran, mengapa di tolak , ada apa di Maluku dan apa cara-cara mereka menolak. “Ternyata sudah di sampaikan oleh Pj Gubernur dan Bapedda, ternyata semua itu hoax, ternyata itu bukan di tolak tapi di kembalikan LKPJ -nya untuk diperbaiki karna ada kekurangan laporan, karena ada pihak Pemprov Maluku harus perbaiki kelengkapannya seperti itu, Jelas Ketua Pansus asal Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Kami sangat mengapresiasi kinerja dari Pemrov Maluku karena mereka sangat teliti dan kami sangat tertarik hadir ke Maluku untuk bertukar pikiran dan berbagi ilmu,pintanya.
Untuk diketahui, Ketua Pansus LKPJ DPRD Provinsi Sumatera Utara, Ir. Tangkas Manimpang Tobing, bersama rombongan berjumlah 20 orang , usai melakukan kunjungan dari Pemerintah Provinsi,kemudian melanjutkan kunjungan mereka ke DPRD Provinsi Maluku.
