PIRU,Global Maluku.ID| Persoalan Korupsi tidak ada habisnya, dari Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Sejak terpisah dari Kabupaten Maluku Tengah sampai hari ini, praktek merampok uang rakyat ini tidak pernah usai di Kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa ini.
Hal ini tentu menjadi perhatian berbagai pihak, tak terkecuali para tokoh masyarakat di daerah ini.
Mozes Rutumalessy, salah satu tokoh masyarakat yang intens meneriakkan berbagai persoalan yang terjadi di SBB ini, kembali angkat suara terlait maraknya kasus dugaan penyalahgunaan anggaran negara, oleh para pemangku kebijakan di daerah yang di mekarkan oleh Consortium Nusa Ina pada 2013 ini.
Rutumalessy menilai, aparat penegak hukum di SBB masih lemah dan lamban dalam menanggapi isu korupsi serta tidak bergerak dalam penanganan yang maksimal.
Para koruptor kata Rutumalessy, bebas berkeliaran seolah manusia tak berdosa tanpa di sentuh sedikitpun oleh para penegak hukum.
“Kalaupun ada yang di tangkap, itu harus di teriakin dan di demo. Dan kalau hanya sekali atau dua kali berteriak, maka tidak akan ada langkah hukum bagi mereka yang sudah jelas melakukan prakter korup.” Ungkap Rutumalessy kepada media ini, Rabu (31/8).
Dirinya meminta caretaker Bupati untuk tidak menggunakan kacamata kuda dan hanya diam dalam melihat dan menyelesaikan persoalan di daerah yang mengakibatkan kerugian negara miliaran rupiah, sehingga daerah ini mengalami Disclaimer.
“Orang-orang yang bermasalah yang ada di sekitar caretaker bupati sebaiknya tidak di pakai, bila perlu di copot saja.” Tegas Rutumalessy.
Rutumalessy berharap pihak terkait untuk segera mengusut penyalahgunaan anggaran bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) SBB, yang di cairkan oleh Plt. Kepala BPBD.
Untuk diketahui, anggaran tersebut diperuntukan bagi korban bencana Gempa Bumi di Kecamatan Kairatu dan Kairatu Barat.
Pencarian oleh kepala BPBD dan Bendahara dilakukan tiga kali dalam bulan Oktober 2021, yakni pada tanggal 5 Oktober Rp.600.000.000, tanggal 8 Oktober Rp.200.000.000 dan tanggal 14 Oktober Rp.200.000.000, dengan total yang dicairkan sebesar Rp.1.000.000.000.
“Lucunya adalah, anggaran satu miliar dihabiskan dalam waktu seminggu, tanpa ada laporan pertanggung jawaban yang jelas, dan ironisnya lagi. Proses penciran ini tidak di ketahui oleh Bupati Timotius Akerina serta Plt. Sekda Alvin Tuasun pada waktu itu.” Papar Mozes.
Dirinya juga menambahkan, terkait kasus Kapal Cepat Pemda senilai 7,1 miliar, dan masih banyak kasus lain yg melibatkan para Kadis dan mantan Kadis di OPD – OPD lainnya yang masih melenggang bebas.
“Kami berharap agar masalah Korupsi yang terjadi di Kabupaten SBB ini dapat di pandang serius oleh Pemerintah Daerah maupun aparat penegak hukum. Dalam hal ini Polres dan Kejari SBB.” Tutupnya.
