AMBON-Pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar Focus Group Discussion Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Maluku Tahun 2024, yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie, di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Senin (2/6/2025).
FGD dihadiri oleh Kepala BPS Provinsi Maluku, Pimpinan Partai Politik, Pimpinan OPD Terkait lingkup Provinsi Maluku, unsur akademisi, Pimpinan TNI/Polri, Pimpinan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, Tokoh Agama, serta para stakeholder.
Dalam sambutannya Sekda menyampaikan bahwa IDI adalah suatu indikator yang merupakan alat ukur objektif terhadap kondisi demokrasi politik di Indonesia, terutama di Provinsi Maluku sehingga dibutuhkan metode yang tepat untuk menilai aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi, di mana ketiga aspek ini dilihat dari tiga dimensi yakni dimensi sosial, ekonomi dan sosial politik.
“Untuk menggali informasi, melengkapi, mempertajam dan mengoreksi data-data, diharapkan partisipasi peserta FGD untuk lebih memboboti data-data yang telah dikumpulkan atau yang akan disampaikan, masih dibutuhkan data-data yang dikaji oleh tim pokja, sehingga indeks demokrasi bisa menghasilkan data yang akurat, dalam rangka menyusun Indeks Demokrasi Provinsi Maluku yang lebih baik dan berkualitas,” pintanya.
Sekda menyampaikan nilai IDI Provinsi Maluku tahun 2023 tercatat skor 69,35 atau kategori sedang, yang menunjukkan penurunan sebesar 5,91 dibandingkan skor pada tahun 2022 yakni 75,1 sehingga diperlukan komitmen dan sinergitas semua pemangku kepentingan sebagai upaya meningkatkan Indeks Demokrasi di Provinsi Maluku di tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya.
