AMBON, GLOBALMALUKU.ID | Pemerintah Kota Ambon mulai memperkuat sistem pengawasan internal pemerintahan melalui transformasi digital. Inspektorat Kota Ambon resmi meluncurkan SI-BAILEO (Sinergitas Informasi Balai Audit, Monitoring, dan Evaluasi Online), sebuah inovasi yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kepala Inspektorat Kota Ambon, Selly S. P. Kalahatu, mengatakan kehadiran SI-BAILEO merupakan langkah strategis untuk mengubah pola pengawasan yang selama ini cenderung menemukan persoalan setelah terjadi, menjadi sistem pengawasan yang lebih proaktif melalui deteksi dini.
Menurut Selly, pengawasan internal tidak boleh hanya berorientasi pada pencarian kesalahan, tetapi harus menjadi instrumen pembinaan sekaligus memberikan peringatan dini terhadap berbagai potensi penyimpangan.
“SI-BAILEO merupakan inovasi pengawasan yang dikembangkan untuk memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah,” kata Selly kepada wartawan di Ambon, Selasa (3/11/2026).
Ia menjelaskan, melalui sistem digital tersebut, Inspektorat ingin membangun paradigma pengawasan yang lebih terukur, terintegrasi, transparan, dan berbasis data.
SI-BAILEO merupakan proyek perubahan yang digagas Selly S. P. Kalahatu sebagai project leader bersama jajaran Inspektorat Kota Ambon dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2026.
Inovasi ini diharapkan mampu mempercepat proses pemantauan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan di seluruh lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Dengan dukungan sistem digital, informasi dan hasil evaluasi dapat terdokumentasi secara sistematis. Pimpinan daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diharapkan memperoleh informasi lebih cepat sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Dengan dukungan sistem digital, proses pengawasan diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, karena informasi dan hasil evaluasi dapat terdokumentasi secara sistematis. Selain itu, pimpinan daerah maupun OPD dapat memperoleh informasi yang lebih cepat sebagai dasar mengambil keputusan,” jelasnya.
Lebih jauh, Selly menegaskan bahwa penerapan SI-BAILEO merupakan bagian dari komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sistem tersebut juga diarahkan untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ambon.
Diketahui, Pemkot Ambon kembali meraih opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi salah satu alasan penting bagi penguatan sistem pengawasan internal agar kualitas pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga.
Menariknya, nama SI-BAILEO diambil dari istilah baileo, yakni rumah adat Maluku yang menjadi tempat masyarakat berkumpul, bermusyawarah, dan mengambil keputusan bersama.
Filosofi tersebut menjadi dasar pengembangan sistem pengawasan yang mengedepankan kolaborasi, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah.
“Filosofi tersebut diharapkan tercermin dalam sistem pengawasan yang dibangun melalui kolaborasi, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah,” harap Selly.
Dalam implementasinya, SI-BAILEO dikembangkan melalui tiga tahapan, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang.
Tahap jangka pendek difokuskan pada pembangunan sistem peringatan dini melalui implementasi dasar SI-BAILEO di lingkungan Inspektorat dan sejumlah OPD terkait.
Tahap jangka menengah diarahkan pada perluasan penerapan sistem ke seluruh unit kerja OPD, termasuk integrasi data dan optimalisasi fungsi peringatan dini.
Sementara tahap jangka panjang menargetkan SI-BAILEO menjadi sistem pengawasan digital yang terintegrasi dan berkelanjutan, sekaligus menjadi salah satu dasar bagi pimpinan daerah dalam menentukan kebijakan strategis.
Peluncuran SI-BAILEO dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, di Balai Kota Ambon. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Kota Ambon, pimpinan OPD, serta sejumlah undangan.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap inovasi yang dikembangkan Inspektorat Kota Ambon tersebut.
Bodewin berharap SI-BAILEO tidak sekadar menjadi sistem digital, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk mempercepat pemantauan dan evaluasi serta memastikan seluruh kegiatan pemerintahan terdokumentasi secara baik dan terintegrasi.
Ia juga mendorong agar pengambilan keputusan di lingkungan Pemkot Ambon semakin didasarkan pada data yang akurat dan terkini, sekaligus membangun budaya kerja yang jujur, disiplin, dan akuntabel.
Penerapan SI-BAILEO sejalan dengan Misi Kedua Kota Ambon, yakni mewujudkan Ambon inklusif, serta program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon dalam penataan birokrasi yang kapabel, andal, dan bersih dari KKN.
Dengan diluncurkannya SI-BAILEO, tantangan berikutnya adalah memastikan inovasi tersebut berjalan efektif dan diterapkan secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah.
Sebab, pengawasan berbasis digital bukan hanya soal menghadirkan teknologi, melainkan bagaimana sistem tersebut mampu mendeteksi potensi penyimpangan lebih awal, mendorong perbaikan birokrasi, serta memastikan setiap program dan penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Transparansi tidak cukup hanya menjadi slogan. Melalui SI-BAILEO, Pemkot Ambon dituntut membuktikan bahwa pengawasan pemerintahan benar-benar bekerja sejak dini, bukan sekadar bergerak setelah persoalan terjadi.
